Beranda Hukum Dugaan Penyimpangan, Tokoh Masyarakat Desak Audit Investigasi atas Keuangan Panwaslu Subang

Dugaan Penyimpangan, Tokoh Masyarakat Desak Audit Investigasi atas Keuangan Panwaslu Subang

BERBAGI

Jabarpress.com, Subang-Terungkapnya dugaan penyimpangan belanja anggaran sewa gedung sekretariat sebesar Rp22,5 juta/Panwascam (Panitia Pengawas Pemilu tingkat Kecamatan) di lingkungan Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kabupaten Subang, yang realisasinya beragam dan tidak utuh sesuai pagu aslinya, terus menuai sorotan publik.

Sejumlah tokoh masyarakat Subang pun, mendesak lembaga-lembaga berwenang untuk segera melakukan audit investigasi terhadap keuangan (anggaran) Panwaslu Kabupaten Subang.

Tokoh masyarakat Subang, Bambang Marwoto, menilai, audit investigasi sangat mendesak dilakukan, karena ada temuan dugaan pelanggaran dalam penggunaan anggaran, yang berawal dari Panwascam Blanakan.

“Kami ingin ada audit investigasi, karena kami melihat ada dugaan penggunaan anggaran yang menimbulkan tanda tanya, awalnya di Panwascam Blanakan. Selain angka sewa kantor Rp22,5 juta yang ternyata cuma direalisasi Rp7 juta, juga ada pengeluaran-pengeluaran lain yang tak lazim, seperti biaya jamuan tamu dan makan Rp550.000 dalam satu hari. Ada lagi biaya fotocopy Rp300.000, lha dokumen apa yang dicopy sampai 1.000 lembar? Ada lagi angka pajak sewa kantor yang janggal, dan banyak lagi pembiayaan-pembiayaan lain yang janggal,” tutur Bambang, kepada Jabarpress.com, Kamis (3/5/2018).

Bahkan belakangan, sebut dia, khusus di Panwascam Blanakan, tiba-tiba muncul informasi soal pembelian AC, kulkas, dan dispenser.

“Apakah belanja barang tersebut wajar untuk sebuah kantor panwascam?,” tanya Bambang.

Pihaknya mencurigai, apa yang terjadi di Panwascam Blanakan terkait kejanggalan penggunaan anggaran, juga terjadi di panwascam-panwascam lainnya. Apalagi, adanya harga sewa sekretariat yang berbeda-beda ini diakui sendiri oleh Panwaslu Subang.

“Jadi, tidak tertutup kemungkinan, ketidakcermatan dan kejanggalan penggunaan anggaran tersebut, tidak hanya terjadi di Panwascam Blanakan saja. Itu sebabnya saya ingin ada audit!,” tegasnya.

Dirinya juga mengira, nilai pagu sewa sekretariat sebesar Rp22,5 juta ini semula hanya terjadi di Panwascam Blanakan saja.

“Enggak tahunya, menurut Kepala Sekretariat Panwaslu Subang dan hasil pengecekan di lapangan, nilai tersebut berlaku di seluruh panwascam di Kabupaten Subang. Itu di luar perkiraan saya! Makanya, pertanyaan saya, siapa yang menetapkan angka Rp22,5 juta ini dan apa dasar legalitasnya?,” ucap Bambang.

Sebelumnya diberitakan, belanja anggaran sewa kantor sekretariat sebesar Rp22,5 juta/Panwascam (Panitia Pengawas Pemilu tingkat Kecamatan) di lingkungan Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kabupaten Subang, dipersoalkan publik, karena diduga bermasalah.

Pasalnya, pagu anggaran sebesar Rp22,5 juta/Panwascam tersebut, direalisasikan dengan nilai berbeda-beda dan tidak utuh sesuai pagunya di sejumlah kecamatan.

Berdasarkan hasil penelusuran di beberapa Panwas Kecamatan, anggaran sewa kantor sekretariat Rp22,5 juta/Panwascam ini, direalisasikan secara variatif, mulai dari Rp3,6 juta, Rp5 jutaan, Rp7 jutaan hingga Rp8 jutaan lebih.

Saat dikonfirmasi, Ketua Panwaslu Subang, Raskim, menyebut, persoalan realisasi sewa kantor Panwascam Blanakan, hanya salah persepsi, karena pengakuan nilai sewa sebesar Rp7 juta ini muncul bukan langsung dari pemilik rumah.

Pihaknya pun mengaku sudah mengklarifikasi dan mendatangkan langsung pemilik rumah untuk mengonfirmasi persoalan tersebut.

Setelah diklarifikasi, pembiayaan sewa ini sudah sesuai pagu (anggaran). Persoalan juga sudah ditangani Bawaslu Jabar, dan sekarang sudah beres. Ini salah persepsi saja,” katanya.

Saat ditanyakan ihwal temuan di beberapa Panwascam lainnya selain Blanakan yang realisasi anggaran sewa sekretariatnya berbeda-beda dan tidak utuh sesuai pagu, Raskim hanya menjawab singkat.

“Terkait itu, administrasinya kan terpenuhi oleh semua,” ucapnya.

Diapun menegaskan, jika pagu anggaran sewa sekretariat tersebut sama nilainya di seluruh Panwascam, yakni Rp22,5 juta yang direalisasikan setelah dipotong pajak.

“Anggaran ini ditetapkan oleh Bawaslu. Untuk lebih jelasnya bisa ditanyakan ke Sekretariat,” imbuh Raskim.

Sementara itu, Kepala Sekretariat Panwaslu Subang, Euis Yulia, mengakui, realisasi harga sewa gedung (sekretariat) berbeda-beda antara Panwascam di wilayah Pantura, Tengah maupun Selatan Subang. Namun, pagu anggarannya tetap sama untuk setiap panwascam yakni Rp22,5 juta.

“Kalau anggarannya, semua kecamatan sama Rp22,5 juta atau Rp2,5 juta per bulan setelah potong pajak. Tapi memang beda-beda harganya antara Pantura, tengah dan Selatan Subang,” tuturnya.

Namun, meski realisasi harga berbeda-beda, dirinya mengaku tidak menerima pengembalian sisa lebih uang sewa tersebut. Dia juga menegaskan, jika anggaran sewa sekretariat ini berasal dari APBN dan ditetapkan oleh Bawaslu.

“Enggak ada pengembalian, karena dibelanjakan untuk melengkapi fasilitas lainnya,” jelas Euis.

Terpisah, saat dikonfirmasi, Komisioner Bawaslu Jabar, Herminus Koto, menegaskan, penganggaran sewa gedung sekretariat Panwascam merupakan kewenangan masing-masing Panwas Kabupaten/Kota setempat.

“Itu urusan, kewenangan Panwas Kabupaten/Kota masing-masing, mereka yang menetapkan,” pungkas Herminus.

BERBAGI