Beranda Hukum Pasca OTT KPK, Plt Bupati Didesak Rombak Birokrasi Pemkab Subang

Pasca OTT KPK, Plt Bupati Didesak Rombak Birokrasi Pemkab Subang

BERBAGI

Jabarpress.com, Subang-Pasca bergulirnya kasus dugaan suap perizinan dengan tersangka Bupati non aktif Subang Imas Aryumningsih, yang terungkap melalui operasi tangkap tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), sejumlah kalangan masyarakat mendesak, perlu ada pembenahan dan penataan menyeluruh di internal birokrasi Pemkab Subang.

Selain untuk mengoptimalkan kinerja, pembenahan birokrasi ini mendesak dilakukan untuk ‘membersihkan’ potensi-potensi koruptif secara komprehensif.

“Pasca OTT kasus suap perizinan itu, beberapa SKPD digeledah dan banyak pejabat diperiksa KPK. Tentu, penggeledahan dan pemeriksaan tersebut bukan tanpa alasan. Apalagi sudah ada pejabat setingkat kabid di DPMPTSP yang turut jadi tersangka. Artinya, ini merupakan momen yang tepat untuk melakukan reformasi, pembenahan dan penataan, di lingkup birokrasi pemkab,” ujar praktisi hukum, Asep Hidayat, Minggu (15/4/2018).

Selain menggeledah beberapa SKPD seperti Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), Dinas Bina Marga Pengairan dan Penataan Ruang, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, KPK juga memeriksa keterangan dari banyak pejabat pemkab, baik dari SKPD yang kantornya digeledah maupun yang tidak.

Menurut dia, terlepas dari ada atau tidaknya keterlibatan dinas-dinas maupun pejabat-pejabat itu dalam kasus suap perizinan yang menjerat Imas Aryumningsih, langkah KPK melakukan penggeledahan dan pemeriksaan mengindikasikan adanya persoalan di tubuh birokrasi.

Sehingga, langkah tersebut perlu direspon serius dan ditindaklanjuti melalui upaya-upaya pembenahan serta penataan di internal birokrasi pemkab.

Karena itu, pihaknya mendesak Plt Bupati Subang H Ating Rusnatim untuk bergerak cepat membenahi birokrasi pemkab secara komprehensif, guna mengoptimalkan kinerja dan sebagai upaya preventif agar kasus serupa tidak terus terulang.

“Saya pikir, Plt Bupati sebaiknya bergerak cepat merombak birokrasi sebagai bagian dari langkah reformasi pemerintahan sekaligus upaya pencegahan, agar kasus tidak terulang dan untuk meningkatkan kinerja serta yang terpenting untuk membersihkan potensi-potensi koruptif,” tegas Asep.

Terkait desakan perombakan birokrasi ini, belum ada tanggapan resmi dari Plt Bupati H Ating Rusnatim. Namun sebelumnya, Ating sempat mengungkapkan, pembenahan birokrasi pemkab, termasuk kebijakan rotasi dan mutasi pejabat, merupakan hal yang dipertimbangkan.

“Ya nanti kita lihat kebutuhan,” ujar Ating.

Gubernur Jawa Barat pun, Ahmad Heryawan, saat melantik Ating Rusnatim sebagai Wakil Bupati sekaligus Plt Bupati, juga memberikan sinyal yang membolehkan Ating melakukan rotasi dan mutasi pejabat jika mengantongi izin Mendagri.

BERBAGI