Beranda Politik Usai Dipanggil Panwaslu, PPL ini Ngaku Honornya Rp900.000/Bulan dan Sebut Uang Rp30.000/Bulan...

Usai Dipanggil Panwaslu, PPL ini Ngaku Honornya Rp900.000/Bulan dan Sebut Uang Rp30.000/Bulan sebagai Operasional

>Jabarpress.com, Subang-Pasca munculnya pemberitaan di laman Jabarpress.com ihwal honor PPL sebesar Rp30.000/bulan, jajaran Panwaslu Kabupaten Subang langsung melakukan klarifikasi dengan memanggil petugas PPL Desa Cidadap Kecamatan Pagaden Barat (kini bernama PKD atau Pengawas Kelurahan Desa), Iwan Sunandar, dan Ketua Panwascam Pagaden Barat, Tatang, serta pihak terkait.

Dalam klarifikasi yang dihadiri oleh Komisioner Panwaslu Budi Santosa, Kepala Sekretariat Panwaslu Euis, dan jajaran Panwaslu lainnya, petugas PKD Desa Cidadap Iwan Sunandar mengaku, jika honor bulanan dirinya sebesar Rp900.000/bulan.

Dia pun membantah, uang sebesar Rp30.000 adalah honor, melainkan uang operasional kegiatan perjalanan dinas.

“Kalau honor saya sebesar Rp900.000/bulan. Saat ini saya sudah menerima honor untuk dua bulan yang diambil di Bank BJB sebesar Rp1,8 juta. Jadi, uang yang Rp30.000 itu adalah operasional perjalanan dinas,” ujar Iwan di Sekretariat Panwaslu Subang, Selasa (10/4/2018).

BACA JUGA: Wahana Baru Sariater Resort

Dia mengaku, untuk honor petugas PKD dibuatkan dua rekening, yakni Bank Mandiri untuk dana bersumber dari pusat, dan BJB untuk yang bersumber dari daerah.

“Kalau rekening yang Bank Mandiri, sampai sekarang belum diisi, baru yang BJB saja,” katanya.

Selanjutnya, dia berharap, waktu pencairan honor bisa diperjelas dan dipastikan tanggalnya.

Ketua Panwascam Pagaden Barat, Tatang, juga menyatakan, uang Rp30.000 yang telah diberikan kepada PKD secara akumulatif sebesar Rp90.000, itu merupakan uang operasional perjalanan dinas (SPPD) petugas PKD ke desa-desa.

“Untuk satu kali kegiatan, SPPD-nya Rp30.000. Dan dalam satu bulan, dijatah tiga kali SPPD, sehingga dalam satu bulan itu PKD dapat uang operasional sebesar Rp90.000,” paparnya.

Tatang menyebut, uang Rp90.000 yang diberikan kepada PKD itu merupakan operasional untuk bulan Februari. Sedangkan bulan Maret belum diberikan.

“Jadi uang Rp30.000 itu bukan honor ya, melainkan operasional, kalau honor nilainya Rp900.000/bulan. Nanti kedepan, pembayaran akan dilakukan per bulan, ini sumber keuangannya dari APBD,” tuturnya.

Sementara itu, menanggapi keinginan PKD ihwal kepastian pencairan honor, Kepala Sekretariat Panwaslu Subang, Euis, menegaskan, jadwal pencairan honor tidak bisa dipastikan.

“Pencairan itu tergantung Bawaslu, dan uangnya dikirim langsung ke rekening bersangkutan,” pungkasnya.

Sebelumnya diberitakan, Petugas PPL di Kecamatan Pagaden Barat, Iwan, mengaku, dirinya bersama rekan-rekan PPL lain cuma diberikan honor sebesar Rp30.000/bulan. Inipun tidak diberikan setiap bulan, melainkan dirapel selama tiga bulan.

“Kemarin saya terima honor melalui bendahara Panwas Kecamatan sebesar Rp90.000, katanya itu untuk operasional tiga bulan. Jadi, per bulan cuma dapat Rp30.000, sudah gitu dirapel pula. Honor segitu mana cukup dengan beratnya kinerja dan tanggungjawab,” keluhnya.