Beranda Hukum KPU RI Sebut Proses Hukum Calon Kepala Daerah Terjerat Kasus tetap Berlanjut

KPU RI Sebut Proses Hukum Calon Kepala Daerah Terjerat Kasus tetap Berlanjut

Jabarpress.com, Jakarta-Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) menegaskan, proses hukum terhadap calon kepala daerah atau wakil kepala daerah yang terjerat suatu kasus, tetap berlanjut saat Pilkada.

Penegasan yang disampaikan oleh Komisioner KPU RI Divisi Hukum, Hafizh Nur, ini sekaligus membantah pernyataan Kapolri, Jenderal Tito Karnavian, terkait keharusan menghentikan sementara penanganan calon kepala daerah yang memiliki kasus hukum selama masa Pilkada Serentak.

Menurut Hafizh, pernyataan Kapolri dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi II DPR RI tersebut, tidak dibenarkan dan tidak punya landasan hukum yang jelas. Terlebih jika yang ditangani adalah tindak pidana pemilu, diantaranya terkait keabsahan persyaratan calon kepala/wakil kepala daerah.

“Pernyataan Kapolri itu tidak disetujui karena bertentangan dengan hukum, apalagi tindak pidana hukum pemilu, salah satunya persyaratan calon,” ujar Hafidz, saat menerima silaturahmi Forum Masyarakat Transparansi‚Äč Pilkada Subang, di Kantor KPU RI, Jakarta, Jumat (9/2/2018).

Ditegaskan Hafizh, pernyataan Kapolri itu akan membuat sistem pemilihan Pilkada Serentak potensial memunculkan pemimpin yang buruk dan bermasalah.

“Kita dari KPU Pusat sudah berdiskusi dan berdialog dengan Komisi II DPR RI, serta sepakat membatalkan pernyataan Kapolri tersebut, jika ada kasus pidana hukum pilkada, akan kita lakukan proses sesuai aturan,” tegasnya.