Beranda Daerah Tak Segera Lantik Imas Jadi Bupati Subang, Kemendagri Dinilai Lalai

Tak Segera Lantik Imas Jadi Bupati Subang, Kemendagri Dinilai Lalai

BERBAGI

Jabarpress.com, Jakarta-Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Subang Jakarta Raya, menggeruduk Kantor Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia (Kemendagri RI) di Jakarta, Jumat (2/6/2017).

Mereka sempat menggelar orasi dan membentangkan berbagai spanduk, berisi tuntutan kepada Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tjahjo Kumolo, agar segera melantik Plt Bupati Subang, Imas Aryumningsih, menjadi Bupati Definitif sisa masa jabatan 2013-2018.

Mereka juga menuding, pihak Kemendagri RI telah bertindak lalai, karena membiarkan kekosongan jabatan Bupati Subang selama satu tahun lebih, dan terkesan memerlambat proses pengangkatan dan pelantikan Imas menjadi bupati definitif.

“Kami melihat, Kemendagri telah bersikap lalai, membiarkan kekosongan kepemimpinan di Pemkab Subang, yang selama satu tahun lebih cuma dijabat Pelaksana Tugas atau Plt Bupati. Kemendagri telah mengabaikan tupoksinya,”ujar Koordinator Aliansi Mahasiswa Subang Jakarta Raya, Darmawan Santosa.

Usai berorasi dan membentangkan spanduk tuntutan, para mahasiswa ini kemudian diterima untuk audiensi oleh Staf Dirjen Kemendagri, Amalia.

Dalam kesempatan audiensi tersebut, para mahasiswa Subang ini menyampaikan sejumlah tuntutan dan pernyataan sikap kepada Mendagri, Tjahjo Kumolo, yakni:

Pertama, mendesak Mendagri Tjahjo Kumolo mempercepat pelantikan Plt Bupati Subang, Imas Aryumningsih, menjadi Bupati Definitif.

“Kami minta Kemendagri,
khususnya Direktur Fasilitasi Kepala Daerah, DPRD dan Hubungan Antar Lembaga Ditjen Otda Kemendagri, Akmal Malik, agar mempercepat pelantikan Bupati Subang sisa masa jabatan 2013-2018 melalui Gubernur Jawa Barat,”tegas Darmawan.

Kedua, mereka menuding, Kemendagri telah abai dalam menjalankan tugasnya, karena membiarkan terjadi kekosongan kepemimpinan definitif di Subang selama satu tahun lebih, sehingga memicu banyak persoalan.

Bahkan, ada indikasi penghambatan pelantikan bupati definitif, yang seharusnya berdasarkan SOP, surat pengusulan pelantikan yang telah dilayangkan oleh Gubernur Jabar kepada Kemendagri pada 4 Mei 2017 sampai masa habis SOP, SK pengangkatan dan pelantikan bupati sisa masa jabatan 2013-2018, belum juga diterbitkan.

Ketiga, akibat kelalaian pihak Kemendagri tersebut, Imas Aryumningsih yang telah diberhentikan oleh DPRD Subang dari jabatan Wakil Bupati dan telah diusulkan dilantik menjadi Bupati Subang sisa jabatan 2013-2018 melalui sidang paripurna DPRD pada tanggal 29 April 2017, tidak memiliki kedudukan apapun di mata hukum.

“Sebab sampai saat ini, Kemendagri belum juga menerbitkan SK pengangkatan pelantikan bupati. Karena itu, semua aktifitas dan kebijakan yang dilakukan Imas Aryumningsih atas nama Plt Bupati Subang adalah ilegal dan merugikan negara,”beber Darmawan.

Dan keempat, mereka menuntut Kemendagri segera melakukan percepatan pelantikan bupati sisa jabatan 2013-2018, agar tidak merugikan masyarakat Subang dan tidak melakukan tindakan melanggar hukum, dengan membiarkan roda pemerintahan tidak memiliki legal standing yang jelas.

“Kami berharap, tuntutan ini segera dipenuhi oleh Kemendagri untuk kebaikan seluruh rakyat Subang,”ucapnya.

Ancam Laporkan Direktur Kemendagri ke KPK

Selanjutnya, para mahasiswa ini memberi batas waktu 3×24 jam atau tiga hari kepada Kemendagri, untuk memenuhi tuntutan mereka. Jika tuntutan tersebut tidak kunjung dipenuhi, mereka mengancam akan melaporkan Direktur Kemendagri ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

“Jika setelah tiga hari Kemendagri tidak segera melakukan pelantikan bupati sisa masa jabatan 2013-2018, kami atas nama rakyat Subang akan melaporkan Kemendagri, khususnya Direktur Fasilitasi Kepala Daerah, DPRD dan Hubungan Antar Lembaga Ditjen Otda, Akmal Malik, kepada KPK dan menempuh jalur hukum yang berlaku di NKRI. Karena pihak Kemendagri telah bertindak abai dalam menjalankan tugasnya dan merugikan negara khususnya Subang,”pungkas Darmawan.

Sebelumnya diberitakan, Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Subang, Imas Aryumningsih, tampaknya kurang memberikan atensi serius atas status jabatannya, yang hingga kini belum definitif menjadi bupati.

Saat ditanya ihwal rencana pengangkatan dan pelantikannya menjadi bupati definitif sisa masa jabatan 2013-2018, Imas mengaku belum mendapat informasi dari pemerintah pusat.

“Belum (dapat informasi). Enggak tahu,”ujar Imas.

Bahkan, politikus senior yang kini menjabat Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Subang ini, malah balik mempertanyakan soal rencana pelantikannya menjadi bupati definitif, menggantikan Ojang Sohandi yang tersandung kasus suap BPJS dan TPPU.

“Iraha saya dilantik teh? (Kapan saya dilantik ya?),”pungkas Imas singkat.

Diketahui, sejak KPK meng-OTT Ojang Sohandi pada April 2016 dalam kasus suap pengurusan BPJS, kepemimpinan Pemkab Subang dipegang Imas Aryumningsih yang saat itu Wakil Bupati.

Selanjutnya, selama hampir setahun, jabatan bupati definitif di kabupaten lumbung padi ini, mengalami kekosongan dan hanya berstatus ‘Pelaksana Tugas (Plt) Bupati’.

Belakangan, pada 11 April 2017, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) RI, Tjahjo Kumolo, resmi memberhentikan tetap Ojang Sohandi dari jabatan Bupati Subang periode 2013-2018, melalui SK Mendagri Nomor 131.32-2845 tentang Pemberhentian Bupati Subang Provinsi Jawa Barat.

SK Pemberhentian Ojang, lalu diserahkan Wakil Gubernur Jawa Barat, Deddy Mizwar, kepada Plt Bupati Subang, Imas Aryumningsih, pada Jumat lalu, 21 April 2017 pukul 11.00 WIB, di Ruang Rapat Manglayang Gedung Sate Bandung.

Saat itu, serah terima SK, disaksikan Asisten Pemerintah Bidang Hukum dan Kesejahteraan Sosial Propinsi Jawa Barat, Koesmayadi Tatang; Ketua DPRD Subang, Beni Rudiono; Dandim 0605 Subang, Letkol Inf Fikri Ferdian; Kapolres Subang, AKBP Yudi Sulistianto Wahid; Kepala Kejari Subang, Chandra Yahya Welo; serta Ketua Pengadilan Negeri Subang, Yuli Sinthesa Tristania.

Yang harus dicatat, dalam amanatnya usai serah terima SK, Wagub Deddy Mizwar, meminta DPRD Subang, agar segera melaksanakan prosedur pengangkatan dan pelantikan Wakil Bupati menjadi Bupati, sesuai ketentuan UU.

“Kepada Wakil Bupati (Imas Aryumningsih) harus menjalankan kewenangan dan selanjutnya bisa dilakukan pelantikan menjadi bupati sisa masa jabatan 2013-2018. Dan, kepada DPRD Subang, saya harapkan segera melaksanakan prosedur pengangkatan dan pelantikan Wakil Bupati menjadi Bupati, sesuai peraturan perundang-undangan,”tegas Wagub Deddy.

(Usep)

BERBAGI