Beranda Jabar FK-BPD Boleh Ajukan Bantuan ke Pemkab, Ini Syaratnya

FK-BPD Boleh Ajukan Bantuan ke Pemkab, Ini Syaratnya

BERBAGI

Jabarpress.com, Subang-Forum Komunikasi Badan Permusyawaratan Desa (FK-BPD) Kabupaten Subang menggelar rapat kerja (raker) di RM Bale Desa, Rabu (17/5/2017).

Raker yang dihadiri Kabid Kelembagaan Pemberdayaan Masyarakat Dinas Pemerintahan Desa (Dispemdes) Subang, Tatang Abdul Kudus, dan para pengurus FK-BPD ini, membahas sejumlah persoalan.

Di antaranya, Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) organisasi, program kerja, rencana pelantikan pengurus, dan melengkapi administrasi kelembagaan.

Ketua Forum Komunikasi Badan Permusyawaratan Desa (FK-BPD) Subang, Imanudin, mengatakan, sebagai organisasi yang baru berdiri, pihaknya akan fokus melakukan konsolidasi dan penguatan, baik internal maupun eksternal; penataan kelembagaan serta memersiapkan sejumlah program kerja.

“Setelah kepengurusan terbentuk, kami segera menggelar pengukuhan (pelantikan) pengurus, yang direncanakan berbarengan dengan kegiatan Bulan Bakti Gotong Royong di Desa Kawunganten Cikaum pada Juli nanti. Untuk ini, kami secepatnya bersilaturahmi dengan Ibu Plt Bupati (Imas Aryumningsih),”ujar Imanudin.

Pihaknya juga bertekad, memerkuat komunikasi dengan pemkab, untuk menyukseskan program-program pembangunan; serta mendorong peningkatan kinerja dan kesejahteraan seluruh anggota BPD.

Karena itu, pihaknya berharap, dukungan pemkab melalui dinas pemdes untuk mewujudkan kesejahteraan para anggota BPD.

“Peningkatan kinerja pengurus dan seluruh anggota BPD, tentu mesti diimbangi dengan peningkatan kesejahteraan. Maka itu, kami berharap, pemkab turut membantu, misalnya dengan mengalokasikan bantuan BPD pada anggaran BKUD/K, atau fasilitasi bantuan-bantuan lainnya,”paparnya.

Sementara itu, Kabid Kelembagaan Pemberdayaan Masyarakat Dinas Pemdes Subang, Tatang Abdul Kudus, menyebut, organisasi FK-BPD boleh dan berhak mengajukan bantuan kepada pemerintah.

Namun, sebelumnya harus melengkapi berbagai persyaratan yang ditetapkan dalam aturan perundang-undangan. Seperti, badan hukum, akta notaris, dan syarat lainnya.

“FK-BPD bisa mengajukan bantuan, itu dibolehkan, tapi syarat-syaratnya harus dilengkapi dulu. Kan sekarang aturannya harus ada badan hukum, akta notaris, dan sebagainya. Dibuat saja dulu syarat-syaratnya,”imbuh Tatang.

Selain itu, FK-BPD juga sesungguhnya bisa memeroleh ‘jatah’ anggaran dari pos BKUD/K (Bantuan Keuangan untuk Desa/Kelurahan), namun harus mengantongi rekomendasi dari bupati.

“BPD ini kan termasuk lembaga pemerintah. Sebetulnya (bantuan untuk BPD) bisa dialokasikan di BKUD/K, cuma memang harus ada rekomendasi dulu dari Ibu Plt Bupati,”pungkasnya.

(Usep)

BERBAGI