Beranda Hukum PT Star Energy Membandel, Pengacara Korban Longsor Cibitung Siapkan Somasi Kedua

PT Star Energy Membandel, Pengacara Korban Longsor Cibitung Siapkan Somasi Kedua

BERBAGI

Jabarpress.com, Bandung-Kuasa Hukum warga korban longsor Cibitung Kabupaten Bandung, Sony M Kamal, didampingi timnya, Sachrial dan Guruh, memastikan, akan segera melayangkan surat somasi kedua kepada PT Star Energy.

Pasalnya, somasi pertama dengan tenggat waktu selama 14 hari, sudah terlewati, tanpa direspon secara kooperatif oleh pihak perusahaan.

Kendati begitu, sebelum melayangkan somasi kedua dengan tenggat waktu 14 hari, pihaknya terlebih dulu mengirimkan surat permohonan mediasi kepada Pengadilan Negeri Bale Bandung (PNBB).

“Sesuai Peraturan MA (Mahkamah Agung) Nomor 1 Tahun 2008 tentang Mediasi, kami akan secepatnya mengirim surat permohonan mediasi kepada Pengadilan. Nanti pihak pengadilan berwenang memanggil perusahaan untuk dipertemukan dengan para korban untuk dimediasi,”ujar Sony.

Dalam proses mediasi di pengadilan tersebut, pihaknya selaku kuasa hukum korban, akan menyampaikan resume soal longsor Cibitung yang terjadi akibat ledakan pipa gas milik PT Star Energy, berikut berbagai persoalan yang dialami para korban. Resume ini, akan dikonfrontir dengan argumen dari perusahaan.

Namun, kata Sony, jika pada proses mediasi tersebut pihak perusahaan tidak hadir, maka, tim kuasa hukum korban akan secepatnya melayangkan somasi kedua kepada perusahaan.

“Somasi kedua secepatnya kami siapkan, dengan tenggat waktu 14 hari. Sebab, sampai sekarang, PT Star Energy belum memberikan tanggapan apupun,”ucapnya.

Sony menegaskan, dalam menyelesaikan persoalan ketidakadilan yang dialami para korban longsor Cibitung, pihaknya tetap menekankan upaya mediasi dengan perusahaan.

“Langkah mediasi di pengadilan tetap diprioritaskan, sebelum menempuh upaya proses hukum. Mediasi ini merupakan upaya yang lebih efektif, sederhana, murah dan cukup memenuhi rasa keadilan,”paparnya.

Meski begitu, pihaknya menyesalkan, kinerja Polda Jabar yang enggan melanjutkan proses penyelidikkan insiden longsor Cibitung, dengan alasan bencana alam.

“Proses penyelidikkan longsor Cibitung oleh Polda Jabar, juga patut kami pertanyakan, kenapa tidak dilanjutkan, hanya karena alasan bencana,”jelas Sony.

Tim Kuasa Hukum dari Kantor Hukum Sony M Kamal, SH, Sachrial, menyampaikan kekecewaannya atas sikap membandel dari PT Star Energy, yang hingga kini tidak merespon surat somasinya.

“Tenggat waktu somasi pertama sudah habis. Tadinya, kami ingin melihat sejauhmana empati dan kepekaan sosial dimiliki oleh perusahaan, yang konon memiliki satu prinsip ini, yakni ‘memimpin dengan hati’. Kenyataannya, prinsip itu hanya omong kosong. Karena itu, kami secepatnya menyiapkan somasi kedua,”timpal Sachrial.

Sebelumnya diberitakan, melalui Kuasa Hukum dari Kantor Hukum Sony M Kamal, SH dan Rekan, sebanyak 62 KK (kepala keluarga) yang menjadi korban longsor Cibitung Kecamatan Pangalengan Kabupaten Bandung, menuntut ganti rugi Rp9 miliar terhadap PT Star Energy.

“Ada indikasi perbuatan melanggar hukum yang dilakukan perusahaan dalam peristiwa longsor tersebut. Karena itu, selaku kuasa hukum yang mewakili para korban, kami menuntut ganti rugi kepada PT Star Energy sebesar Rp9 miliar,”ujar perwakilan kuasa hukum, Sachrial.

Nilai ganti rugi sudah berdasarkan hasil inventarisir data-data kerugian dari para korban. Bahkan, sebut dia, ganti rugi sebesar ini, masih terlalu kecil dibandingkan besarnya pendapatan yang diperoleh perusahaan, dan tidak sebanding dengan penderitaan korban.

“(Nilai) Ganti rugi ini enggak ada apa-apanya, jika dibandingkan klaim asuransi yang sudah didapatkan perusahaan sebesar 20 juta USD, atau setara Rp260 miliar, dari total klaim senilai 40 juta USD atau setara Rp520 miliar, dengan kurs Rp13.000/USD,”jelas Sachrial.

Sementara itu, terkait tuntutan ganti rugi yang disampaikan kuasa hukum korban longsor Cibitung tersebut, manajemen PT Star Energy belum berhasil diminta tanggapan resminya.

Saat didatangi ke kantornya beberapa waktu lalu, pejabat humas perusahaan yang mengelola panas bumi (gheotermal) ini, tidak berada di tempat.

“Pak Noval dan Pak Firman sedang menghadiri kegiatan di Pemkab Bandung. Kalau Pak Topik kebetulan enggak masuk,”ujar Heri, petugas keamanan perusahaan.

(Usep)

BERBAGI