Beranda Hukum JARRAK Soroti Penjualan Tanah Diduga Aset Desa Cipancar

JARRAK Soroti Penjualan Tanah Diduga Aset Desa Cipancar

BERBAGI

Jabarpress.com, Subang-Kasus penjualan tanah seluas 1.506 meterpersegi di Blok Jamikieur, yang diduga merupakan aset milik Desa Cipancar Kecamatan Serangpanjang, mendapat sorotan tajam dari Jaringan Aliansi Rakyat Anti Korupsi (JARRAK).

Ketua LSM Jaringan Aliansi Rakyat Anti Korupsi (JARRAK) Subang, Wawan Setiawan, menyesalkan, jika benar tanah yang dijual tersebut merupakan aset milik pemerintah desa setempat.

“Pelepasan aset pemerintah ada prosedurnya, ada ketentuannya. Jika benar obyek (tanah) yang dijual itu aset desa, tentu harus ada atensi hukum,”ujar Wawan.

Namun, tutur dia, jika tanah tersebut berstatus tanah negara atau TN, perlu dipastikan kembali, apakah proses pelepasannya menjadi milik pribadi, sudah sesuai ketentuan perundang-undangan atau tidak.

“Kalau prosesnya lewat redis, harus dibuktikan redis-nya di BPN (Badan Pertanahan Nasional), dokumennya tahun berapa, nomor berapa, ada-tidak pengajuannya dari desa,”katanya.

Dia menegaskan, persoalan yang terjadi di Desa Cipancar ini, perlu mendapat atensi serius, untuk keperluan melindungi dan mengamankan aset negara. Agar penguasaan tanah negara tidak jatuh kepada pihak yang tidak tepat.

“Melepas atau menjual tanah negara enggak boleh sembarangan, harus hati-hati dan ada mekanismenya, enggak semudah membalikkan telapak tangan. Tentu bahaya kalau sampai tanah negara dilepas atau dijual ke pihak asing,”tegas Wawan.

Sebelumnya, mantan Kades Cipancar, A Kosim, mengaku, tanah di Blok Jamikieur bukan merupakan aset desa, melainkan tanah negara (TN). Namun dia membantah telah menjual tanah tersebut.

“Itu tanah negara. Bukan dijual. Prosesnya melalui mekanisme permohonan kepada negara,”ucapnya.

Pria yang kini menjabat anggota DPRD Subang dari Fraksi PDIP tersebut menegaskan, tanah negara memang tidak boleh dijual. Tetapi bisa dimohon menjadi hak milik oleh warga, sesuai ketentuan perundang-undangan. Saat ini, sebut dia, tanah itu sudah dikuasai Kunkun dengan status SHM (Sertifikat Hak Milik), melalui program redis.

“Memang tanahnya sudah SHM atasnama Kunkun. Jadi, dulu itu ada program redis. Tanah digarap warga, lalu garapannya dimohon jadi hak milik. Bayar ganti ruginya ke negara, dan tidak ada yang dirugikan. Jadi, itu bukan jual beli. Kalau saya jual, kalau saya salah, saya pasti sudah ‘diborogod’ (ditahan),”papar Kosim.

Sementara, pengakuan dari tokoh warga setempat, tanah seluas 1.506 meterpersegi di Blok Jamikieur, yang kini diatasnya sudah berdiri deretan toko/kios untuk pasar dan kondisinya terbengkalai itu, merupakan aset desa setempat.

“Setahu kami, tanah yang diatasnya berdiri bangunan kios atau deretan toko itu, adalah aset desa; tanah hak desa, artinya kekayaan desa. Tapi kenapa malah dijual dan dijadikan aset pribadi,”timpal tokoh tersebut.

(Usep)

BERBAGI