Beranda Hukum Dituding Jual Aset Desa, Ini Tanggapan Anggota DPRD Eks Kades Cipancar

Dituding Jual Aset Desa, Ini Tanggapan Anggota DPRD Eks Kades Cipancar

BERBAGI

Jabarpress.com, Subang-Status tanah yang berlokasi di Blok Jamikieur Desa Cipancar Kecamatan Serangpanjang, disoal sejumlah kalangan.

Pasalnya, tanah seluas 1.506 meterpersegi yang dikabarkan merupakan aset desa setempat ini, diduga dijual kepada seseorang menjadi hak milik pribadi.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, pengalihan status kepemilikan berlangsung pada saat Kepala Desa (Kades) Cipancar dijabat A Kosim.

Ketika itu, tanah beralih menjadi milik pribadi seorang warga bernama Kunkun Kurniadi, asal Bandung, dengan nomor warkah 155, luas 1.506 meterpersegi, nomor SHM (Sertifikat Hak Milik) 40/2010, tertanggal 25/10/2010.

Saat ini, di atas lahan tersebut, sudah berdiri deretan toko/kios yang dikelola oleh lembaga koperasi PT Puskokimdo asal Bandung. Namun, hingga kini, bangunan yang sedianya akan dijadikan pasar, kondisinya terbengkalai.

“Setahu kami, tanah yang diatasnya berdiri bangunan kios atau deretan toko itu, adalah aset desa; tanah hak desa, artinya kekayaan desa. Tapi kenapa malah dijual dan dijadikan aset pribadi,”ujar tokoh warga yang menolak identitasnya disebut.

Dia mengungkapkan, status tanah tersebut sebagai aset desa, dikuatkan oleh surat keterangan Camat Sagalaherang, Achmad Roehendi, nomor 171/Pem.011/1981, Tanggal 4 Maret 1981, perihal persoalan garapan tanah di Blok Jamikieur Desa Cipancar.

Dalam surat yang ditujukan kepada Kades Cipancar, yang saat itu masuk wilayah Kecamatan Sagalaherang dan kini dimekarkan menjadi Serangpanjang, ditegaskan, bahwa ‘tanah yang sekarang sebagian digarap, samasekali bukan untuk dijadikan garapan milik pribadi. Akan tetapi, merupakan proyek percontohan penghijauan, yang hasilnya untuk kesejahteraan warga desa’.

“Sehingga aneh, jika tiba-tiba tanah itu beralih statusnya menjadi milik pribadi warga bernama Kunkun, di zaman kades dijabat Pak Kosim,”tuturnya.

Saat dikonfirmasi, mantan Kades Cipancar, A Kosim, mengaku, tanah di Blok Jamikieur bukanlah aset desa, melainkan tanah negara (TN). Dirinya, juga membantah telah menjual tanah tersebut.

“Itu tanah negara. Bukan dijual. Prosesnya melalui mekanisme permohonan kepada negara,”ucap Kosim.

Dia menegaskan, tanah negara memang tidak boleh dijual, tetapi bisa dimohon menjadi hak milik oleh warga, sesuai ketentuan perundangan. Dia pun membenarkan, saat ini tanah tersebut sudah dimiliki Kunkun dengan status SHM (Sertifikat Hak Milik).

“Memang tanahnya sudah SHM atasnama Kunkun. Jadi, dulu itu ada program redis. Tanah digarap warga, lalu garapannya dimohon jadi hak milik. Bayar ganti ruginya ke negara, dan tidak ada yang dirugikan. Intinya, itu bukan jual beli,”paparnya.

Pria yang kini menjabat anggota DPRD Subang dari PDIP ini pun, menegaskan, dirinya tidak berwenang mengalihkan status tanah tersebut.

“Saya enggak punya kewenangan. Yang berhak mengeluarkan tanah itu, ya BPN (Badan Pertanahan Nasional). Saya hanya mengetahui saja. Kalau saya jual, saya pasti sudah ‘diborogod’ (ditahan),”pungkas Kosim.

(Usep)

BERBAGI