Beranda Hukum Korban Longsor Cibitung Tuntut PT Star Energy Sebesar Rp9 Miliar

Korban Longsor Cibitung Tuntut PT Star Energy Sebesar Rp9 Miliar

BERBAGI

Jabarpress.com, Bandung-Sebanyak 62 KK (kepala keluarga) yang menjadi korban longsor Cibitung Kecamatan Pangalengan Kabupaten Bandung, menuntut ganti rugi sebesar Rp9 miliar terhadap PT Star Energy.

Tuntutan ganti rugi tersebut, disampaikan kuasa hukum korban dari Kantor Hukum Sony M Kamal, SH, Sachrial, saat menggelar jumpa pers di kawasan Citere, Desa Sukamanah, Kecamatan Pangalengan, Kamis (20/7/2017).

Jumpa pers dihadiri langsung oleh perwakilan para korban dan keluarga korban yang meninggal dunia, tim kuasa hukum dari Kantor Hukum Sony M Kamal, SH, dengan didampingi oleh pimpinan DPD Mahasiswa Pancasila (Mapancas) Kabupaten Bandung, Cecep Supriatna dan Asep Barna.

Dalam kesempatan tersebut, kuasa hukum korban longsor Cibitung dari Kantor Hukum Sony M Kamal, SH, Sachrial, menegaskan, berdasarkan UU Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, pihaknya berkewajiban memberikan bantuan hukum dan berhak mewakili para korban dalam mengurus persoalannya. Karena, mereka sudah menguasakan permasalahannya.

“Mereka (para korban longsor) merasa ditelantarkan oleh PT Star Energy selama dua tahun lebih, sejak terjadinya ledakan pipa yang memicu longsor pada 2015 silam. Mereka kehilangan harapan, merasa dibohongi oleh perusahaan yang sebelumnya menjanjikan banyak hal. Mulai dari biaya pengobatan, beasiswa pendidikan sampai perguruan tinggi, pembangunan rumah, dan lainnya. Tapi, janji-janji itu tidak terbukti. Karena itu, mereka menguasakan kepada kami, untuk mengurus permasalahan sampai tuntas,”beber Sachrial.

Pihaknya mengaku, sudah melayangkan surat somasi pertama kepada manajemen PT Star Energy pada 6 April 2017, dengan tembusan kepada Pengadilan Negeri Bale Bandung (PNBB). Somasi dilayangkan, karena ada kesepakatan yang tidak dipenuhi oleh PT Star Energy terhadap para korban.

“Sesuai ketentuan, somasi pertama berlaku selama 14 hari. Jika tidak ada jawaban, kami kirim somasi kedua selama 14 hari, dan somasi ketiga selama 14 hari langsung dengan proses hukum pidananya,”ucapnya.

Dalam somasi tersebut, pihaknya menuntut PT Star Energy untuk memberikan ganti rugi kepada para korban sebesar Rp9 miliar. Sebab, peristiwa longsor yang terjadi di Cibitung, bukan murni bencana. Melainkan ada indikasi kelalaian.

“Ada indikasi perbuatan melanggar hukum yang dilakukan perusahaan dalam peristiwa tersebut. Karena itu, selaku kuasa hukum yang mewakili para korban, kami menuntut ganti rugi kepada PT Star Energy sebesar Rp9 miliar,”paparnya.

Nilai ganti rugi ini, sudah berdasarkan hasil inventarisir data-data kerugian dari para korban. Bahkan, menurut dia, ganti rugi sebesar ini, masih terlalu kecil dibandingkan besarnya pendapatan yang diperoleh perusahaan, dan tidak sebanding dengan penderitaan yang dialami korban.

“(Nilai) Ganti rugi ini enggak ada apa-apanya, jika dibandingkan klaim asuransi yang sudah didapatkan perusahaan sebesar 20 juta USD, atau setara Rp260 miliar, dari total klaim senilai 40 juta USD atau setara Rp520 miliar, dengan kurs Rp13.000/USD,”jelasnya.

Selanjutnya, pihaknya bertekad, akan terus mengawal persoalan ini, sampai seluruh korban mendapatkan keadilan yang seadil-adilnya.

“Persoalan ini harus segera ada mediasi di Pengadilan Negeri Bale Bandung, agar para korban secepatnya mendapatkan keadilan yang seadil-adilnya. Kami juga berharap, perusahaan (PT Star Energy) dibukakan hatinya untuk peduli dan memerhatikan nasib para korban. Mereka ini bukan binatang, yang seenaknya diperlakukan, ditelantarkan. Mereka adalah manusia yang punya martabat dan kehormatan, punya nyawa dan harapan, serta kehidupan dan masa depan,”tegas Sachrial.

Sementara itu, terkait tuntutan ganti rugi yang disampaikan kuasa hukum korban longsor Cibitung tersebut, manajemen PT Star Energy belum berhasil diminta tanggapan resminya.

Saat didatangi ke kantornya, pejabat humas perusahaan yang mengelola panas bumi (gheotermal) ini, tidak berada di tempat.

“Pak Noval dan Pak Firman sedang menghadiri kegiatan di Pemkab Bandung. Kalau Pak Topik kebetulan enggak masuk,”ujar Heri, petugas keamanan perusahaan.

Kendati begitu, sebelumnya sempat diberitakan, Kades Margamukti Kecamatan Pangalengan Kabupaten Bandung, Agus Suherman, saat dihubungi lewat ponselnya, menuturkan, dari sejumlah pihak yang harus bertanggungjawab dalam penanganan longsor Cibitung, baru PT Star Energy saja yang menunjukkan komitmennya membantu para korban. Sedangkan pemkab dan BPBD belum memberi bantuan.

Bantuan dari perusahaan yang mengelola energi panas bumi (gheotermal) ini, ungkap Agus, berupa uang Rp500 juta. Bantuan diperuntukkan bagi pembangunan rumah warga korban longsor.

“Sudah ada delapan rumah warga yang dibangun dengan dana bantuan Star Energy ini,”katanya.

Agus mengutarakan, total rumah yang harus dibangun sebanyak 54 unit, dengan estimasi kebutuhan anggaran diperkirakan sebesar Rp4 miliar.

Puluhan rumah tersebut, direncanakan akan dibangun di lahan relokasi yang sudah disiapkan oleh pemerintah desanya. Luasnya sekitar satu hektare, terletak di daerah Cibakti.

“Karena rumah yang dibangun baru delapan unit, para korban yang belum punya rumah, saat ini, tinggal sementara dulu di rumah kerabat atau saudara mereka (mengungsi),”jelasnya.

Terkait keluhan para korban ihwal janji perusahaan yang akan membantu biaya pendidikan anak-anak mereka, namun tak kunjung direalisasi, Agus menjelaskan, jika hal itu masih dalam tahap proses.

“Soalnya, data-datanya belum ada, RW-nya kan belum ngasih data ke saya. Datanya kan harus jelas dulu, berapa (jumlah) anak yang sekolah SD, berapa yang SMP atau SMA. Lagipula, biaya sekolah SD/SMP kan gratis,”tutur Agus.

Usep

BERBAGI