Beranda Hukum Waw, BPK RI Temukan 810 Indikasi Pelanggaran Pemerintah Senilai Rp19,48 Triliun

Waw, BPK RI Temukan 810 Indikasi Pelanggaran Pemerintah Senilai Rp19,48 Triliun

BERBAGI

Jabarpress.com, Jakarta-Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) melaporkan, ada 810 temuan di seluruh instansi pemerintah, dengan potensi kerugian mencapai Rp19,48 triliun.

Dikutip dari laman resmi Sekretariat Kabinet RI, www.setkab.go.id, Ketua BPK RI, Harry Azhar Aziz, dalam pertemuannya dengan Presiden Jokowi di Istana Merdeka, Senin (17/4/2017), mengatakan, pihaknya melaporkan 810 temuan, yang memuat 1.393 kelemahan Sistem Pengendalian Intern (SPI), dan 6.201 permasalahan ketidakpatuhan, senilai Rp19,48 triliun.

Selain itu, pihaknya, juga melaporkan ada tiga permasalahan yang diungkap dalam laporan hasil pemeriksaan (LHP), yang diserahkan kepada presiden.

Pertama, soal jaminan kesehatan nasional untuk mendukung pelayanan kesehatan, yang belum memadai. Dimana pelayanan kesehatan pada Puskesmas dan RSUD, ditemukan belum didukung dengan jumlah dan fasilitas sumber daya manusia (SDM) yang memadai.

Kedua, soal pembagian tugas dan tanggungjawab penyediaan sarana dan prasarana jenjang pendidikan SD, SMP, SMA/SMK antara pemerintah pusat, pemerintah daerah dan masyarakat, yang hingga kini belum diatur.

Dan ketiga, soal wajib pajak yang wajib memungut pajak pertambahan nilai (PPN) pada empat KPP (Kantor Pelayanan Pajak). Dimana Wajib Pajak besar terindikasi belum menyetorkan PPN (Pajak Pertambahan Nilai) yang dipungut sebesar Rp910,06 miliar, dengan potensi sanksi administrasi bunga minimal Rp538,13 miliar.

Menanggapi temuan BPK dengan potensi kerugian mencapai belasan triliun rupiah ini, Sekretaris Kabinet (Seskab), Pramono Anung mengemukakan, bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan segera menindaklanjuti apa yang menjadi temuan-temuan BPK tersebut.

“Beliau menginginkan pemerintahan ini secara transparan, credible, kalau ada permasalahan maka segera diselesaikan,”ujar Pramono kepada wartawan, usai mendampingi Presiden Jokowi menerima para pimpinan BPK di Istana Merdeka, Senin (17/4/2017), sebagaimana dilansir dari laman resmi Sekretariat Kabinet (Setkab) RI, www.setkab.go.id.

Dia mencontohkan, misalnya temuan di kementerian/lembaga yang sudah disampaikan oleh Ketua BPK, maka Presiden langsung memerintahkan kepada menteri terkait, kepada Menko untuk segera ditindaklanjuti dan diselesaikan.

Dengan demikian, tegas Seskab, transparansi itu menjadi kata kunci dari perbaikan pemerintahan ini.

“Memang harapannya adalah dari waktu ke waktu. Misalnya sebagai contoh WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) untuk pemerintahan daerah, dulu tahun lalu itu 46 atau 47 persen, sekarang sudah naik menjadi 58 persen. Tetapi, itupun Presiden tetap mengharapkan ditingkatkan, termasuk kementerian/lembaga,”pungkasnya.

Red

BERBAGI