Beranda Ekonomi Dituding Terlibat TPPU Ojang, Pimpinan BPR: “Pak Dirut Cuma Saksi”

Dituding Terlibat TPPU Ojang, Pimpinan BPR: “Pak Dirut Cuma Saksi”

BERBAGI

Jabarpress.com, Subang-Sejumlah elemen warga yang mengatasnamakan Forum Muda Kota Subang (FMKS), menuding Direktur Utama (Dirut) PD Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Subang, Anton Abdul Rosyid, terlibat kasus TPPU (Tindak Pidana Pencucian Uang) eks Bupati Subang, Ojang Sohandi.
Karena itu, mereka meminta agar segera dilakukan penggantian Dirut BPR. Sebab, kasus TPPU yang diduga melibatkan Anton ini, dinilai memengaruhi kinerja BPR.

“Kami menuntut kepekaan DPRD dan pemerintah terkait BPR Subang, yang sudah nyata-nyata bahwa Dirut BPR terlibat TPPU. Ini bukan asumsi, tapi ini fakta persidangan, artinya harus segera diadakan pergantian,”ujar Koordinator FMKS, Handra Munandar, usai audiensi dengan Komisi II DPRD Subang, Rabu (28/3/2017).

Dalam audiensi yang dihadiri Ketua Komisi II, Dadan Yudaswara, dan perwakilan BPR ini, elemen FMKS mendesak segera dilakukan pergantian pimpinan bank milik pemkab tersebut.

“Pergantian harus segera dilakukan, bukan malah dilama-lama dan menunggu OJK (Otoritas Jasa Keuangan),”tegasnya.

Ketua Komisi II, Dadan Yudaswara, menyesalkan ketidakhadiran Dirut BPR dalam audiensi tersebut, dan hanya mewakilkan kepada tiga direksinya.

“Ini pertemuan bagus, meskipun Pak Anton belum hadir. Diharapkan pertemuan berikutnya, beliau bisa hadir,”timpalnya.

Sebagai lembaga legislatif, pihaknya berupaya memasilitasi pertemuan masyarakat dengan BPR. Agar keluhan masyarakat bisa tersampaikan dan menjadi bahan evaluasi bersama.

“Hasil audiensi ini akan menjadi bahan evaluasi kami, dalam mengambil keputusan selanjutnya,”katanya.

Wakil Direktur SDM PD BPR, Idris, membenarkan, Dirut BPR sempat menjadi saksi mantan Bupati Ojang Sohandi, dalam perkara TPPU.

“Beliau cuma saksi saja, bukan sebagai tersangka,”tegasnya.

Selanjutnya, Idris menyebut, Anton selaku Dirut tidak bisa datang, karena sedang berada di rumah sakit Bandung. Sehingga, dirinya tak bisa menerangkan lebih jauh.

Hingga kini, sambung dia, BPR mengelola uang sedikitnya Rp300 miliar. Dimana, Rp35 miliar diantaranya merupakan milik pemkab, dan selebihnya dana masyarakat.

“Setiap rupiah yang disimpan di kami, pasti dijaminkan ke LPS (Lembaga Penjamin Simpanan). Jadi semuanya sudah benar. Adapun soal urusan dugaan keterlibatan Pak Anton (dalam perkara TPPU), itu sebagai pribadi. Kalaupun terlibat, tentu pihak OJK langsung turun bereaksi,”pungkasnya.

Red

BERBAGI