Beranda Hukum Soal Longsor Cibitung, Kades Margamukti: “Pemkab dan BPBD Bandung Belum Beri Bantuan”

Soal Longsor Cibitung, Kades Margamukti: “Pemkab dan BPBD Bandung Belum Beri Bantuan”

BERBAGI

Jabarpress.com, Bandung-Kades Margamukti Kecamatan Pangalengan Kabupaten Bandung, Agus Suherman, angkat bicara ihwal keluhan warga korban longsor Cibitung, yang peristiwanya berlangsung pada Selasa, 5 Mei 2015 silam.
Agus menegaskan, penanganan para korban, baik saat terjadi bencana maupun pasca bencana, merupakan tanggungjawab Pemkab dan BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah) Kabupaten Bandung serta instansi terkait lain, termasuk PT Star Energy.

“Tapi sampai sekarang, pemkab dan BPBD belum memberi bantuan. Padahal, dulu saat rapat, saya sudah koordinasi dan menyampaikan agar para korban dibantu. Bahkan, Dinas Bina Marga sempat berjanji siap perbaiki infrastruktur jalan dan bangun TPT. Tapi belum juga direalisasi sampai sekarang,”ujar Agus kepada Jabarpress.com, saat dihubungi Rabu (22/3/2017).

Pihak desa, sambung dia, tidak bisa berbuat banyak membantu para korban. Karena keterbasan anggaran dan memang bukan leading sector-nya menangani korban.

“Kalau para korban meminta bantuan atau membebankan penanganan bencana ke desa, terlebih ke kades, itu salah alamat. Kan sesuai undang-undang, yang bertanggungjawab itu pemkab dan BPBD,”tegasnya.

Star Energy Kucuri Korban Rp500 Juta

Saat ini, tutur Agus, dari sejumlah pihak yang harus bertanggungjawab dalam penanganan longsor Cibitung, baru PT Star Energy saja yang menunjukkan komitmennya membantu para korban. Sedangkan pemkab dan BPBD belum memberi bantuan.

Bantuan dari perusahaan yang mengelola energi panas bumi (gheotermal) ini, ungkap dia, berupa uang sebesar Rp500 juta. Bantuan diperuntukkan bagi pembangunan rumah warga korban longsor.

“Sudah ada delapan rumah warga yang dibangun dengan dana bantuan Star Energy ini,”ucapnya.

Agus mengutarakan, total rumah warga korban longsor yang harus dibangun sebanyak 54 unit, dengan estimasi kebutuhan anggaran diperkirakan sebesar Rp4 miliar.

Puluhan rumah tersebut, direncanakan akan dibangun di lahan relokasi yang sudah disiapkan oleh pemerintah desanya. Luasnya sekitar satu hektare, terletak di daerah Cibakti.

“Karena rumah yang dibangun baru delapan unit, para korban yang belum punya rumah, saat ini, tinggal sementara dulu di rumah kerabat atau saudara mereka (mengungsi),”jelasnya.

Dia menyebut, dari kebutuhan sebesar Rp4 miliar itu, Rp500 juta di antaranya sudah dibantu oleh PT Star Energy. Sisanya, direncanakan akan ditanggulangi sejumlah pihak terkait, seperti pemkab, BPBD, dan instansi lain.

“Kata pihak perusahaan, kondisi perusahaan lagi terpuruk pasca terjadi banjir, dan harus mengeluarkan biaya besar untuk perbaiki infrastruktur yang rusak. Makanya, perusahaan baru bisa membantu Rp500 juta saja,”paparnya.

Terkait keluhan para korban ihwal janji perusahaan yang akan membantu biaya pendidikan anak-anak mereka, namun tak kunjung direalisasi, Agus menjelaskan, jika hal itu masih dalam tahap proses.

“Soalnya, data-datanya belum ada, RW-nya kan belum ngasih data ke saya. Datanya kan harus jelas dulu, berapa (jumlah) anak yang sekolah SD, berapa yang SMP atau SMA. Lagipula, biaya sekolah SD/SMP kan gratis,”sambungnya.

Sementara itu, terkait upaya sejumlah korban yang akan menempuh langkah hukum terhadap PT Star Energy dan pihak terkait lainnya, Agus menegaskan, warga korban banjir tidak bisa menuntut ganti rugi kepada pihak manapun, termasuk perusahaan. Sebab, selama ini, warga sendiri tinggal dan menetap di lahan milik pihak lain, yakni PTPN VIII.

“Lahan yang ditempati warga itu kan tanah perkebunan, milik PTPN VIII. Jadi, ketika rumah-rumah mereka rusak oleh longsor, mereka sebetulnya enggak bisa menuntut ganti rugi, termasuk ke perusahaan. Star Energy juga kan sebetulnya termasuk korban, karena infrastruktur mereka pun ikut rusak oleh longsor,”pungkasnya.

Sebelumnya diberitakan, sejumlah warga korban longsor Cibitung mengadukan permasalahan yang dialaminya, ke Kantor Hukum Sony M Kamal, melalui Kuasa Hukum, Sachrial, dengan didampingi Tim Advokasi MAPANCAS Kabupaten Bandung.

Pengaduan tersebut, didasari kekecewaan para korban terhadap PT Star Energy dan pihak terkait lainnya, yang dinilainya tidak bertanggungjawab.

Hingga kini, manajemen PT Star Energy, belum berhasil dimintai tanggapan resminya, terkait keluhan dan pengaduan para korban longsor Cibitung.

Red

BERBAGI