Beranda Hukum Terkait Suap Rotasi Jabatan, Anak Bupati Ini Diperiksa KPK

Terkait Suap Rotasi Jabatan, Anak Bupati Ini Diperiksa KPK

BERBAGI

Jabarpress.com, Jakarta-Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil Andy Purnomo, anak Bupati Klaten, Sri Hartini, untuk diperiksa terkait kasus dugaan suap rotasi, mutasi dan promosi jabatan di lingkungan Pemkab Klaten, Jawa Tengah.
Andy akan diperiksa dalam kapasitasnya sebagai anggota DPRD Klaten. Penyidik KPK, juga berencana memeriksa Wakil Bupati Klaten, Sri Mulyani.

Juru Bicara KPK, Febri Diansyah, menyebut, mereka akan diperiksa sebagai saksi, untuk tersangka Sri Hartini (Bupati Klaten) dalam perkara tindak pidana korupsi suap mutasi dan promosi jabatan di Klaten.

KPK juga menjadwalkan pemeriksaan terhadap anggota DPRD Klaten, Eko Prasetyo; Kepala Bidang (Kabid) Mutasi Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Klaten, Slamet; pegawai negeri sipil (PNS) Dinas Pertanian Klaten, Nugroho Setiawan; dua orang ajudan, Edy Dwi Hananto dan Nina Puspitasari; serta dari kalangan swasta, Sunarso.

“Semuanya akan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka SHT (Sri Hartini),”ujar Febri, Senin (20/3/2017).

Sebelumnya, penyidik KPK sempat menyita uang Rp3 miliar dari kamar Andy Purnomo. Andy diduga mengetahui dugaan suap jual beli jabatan yang menjerat ibunya, Sri Hartini.

“Kami sedang mendalami peran Andy,”ucapnya.

KPK resmi menetapkan Bupati Klaten, Sri Hartini, sebagai tersangka dugaan suap jual beli jabatan terkait rotasi sejumlah pejabat di Pemkab Klaten.

Selain Sri, KPK menetapkan Kepala Seksi Sekolah Menengah Pertama (SMP) Dinas Pendidikan Klaten, Suramlan, ‎sebagai tersangka.

Sri, bupati yang diusung PDIP, diduga menerima suap sekitar Rp2 miliar lebih, US$ 5.700, dan 2.035 dolar Singapura dari para pihak yang “memesan” jabatan tertentu.

Sebagai penerima suap, Sri dijerat dengan Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, sebagaimana diubah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP juncto Pasal 65 ayat 1 KUHP.

Sedangkan, kepada Suramlan selaku terduga penyuap, KPK menyangkakan Pasal 5 ayat 1 huruf a dan b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, sebagaimana diubah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. (Liputan6)

BERBAGI