Beranda Ekonomi Soal Tanah Timbul Patimban, PT Wahana Bantah Jual di Situs Online

Soal Tanah Timbul Patimban, PT Wahana Bantah Jual di Situs Online

BERBAGI

Jabarpress.com, Jakarta-Manajemen PT Wahana Mitra Semesta (WMS) angkat bicara menanggapi pemberitaan sebelumnya, dengan judul “Duh, Ribuan Hektar Tanah Timbul Patimban Dilelang ‘Murah’ di Situs Belanja Online?”, yang ditayangkan 13 Maret 2017.
Perusahaan yang berkedudukan di Jakarta ini, membantah melakukan penjualan atau melelang lahan timbul di kawasan Desa Patimban Kecamatan Pusakanagara, Subang, melalui situs jual beli online www.olx.co.id.

“Saya mewakili manajemen perusahaan, merasa sangat keberatan dengan pemberitaan tersebut. Informasi itu enggak benar. Perusahaan kami enggak pernah menjual atau melelang tanah timbul Patimban di situs online dimaksud,”bantah Perwakilan Manajemen PT Wahana Mitra Semesta (WMS) Jakarta, Rocky, kepada Jabarpress.com.

Dia menerangkan, kalaupun di situs jual beli online itu, tercantum nama perusahaannya berikut rincian lahan yang telah dikuasainya (seluas 500 hektaran), hal tersebut tidak berarti perusahaannya turut melelang atau menjual.

“Di laman situs itu, posisi PT Wahana hanya di ‘Selling Point’. Artinya, menginformasikan jika lahan yang dilelang itu, berdekatan lokasinya dengan lahan yang kami beli, lalu aksesnyapun terjangkau, sekitar 7 km dari jalur pantura, dan bisa dilewati mobil. Selling Point ini, bukan berarti perusahaan kami hendak menjual/melelang lahan,”tegas Rocky.

Sebelumnya diberitakan, seiring menggeliatnya pembangunan infrastruktur Pelabuhan Internasional Patimban, di Desa Patimban Kecamatan Pusakanagara, Subang, aksi penjualan tanah timbul kian berlangsung massif.

Bahkan, sejumlah pembeli, terutama yang berasal dari kalangan perusahaan, sudah mulai melelang dan menawarkan tanah timbul yang dibelinya, kepada investor, lewat situs jual beli online.

Padahal, berdasarkan Surat Edaran Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Nomor 410-1293 Tahun 1996 tentang Penertiban Tanah Timbul dan Tanah Reklamasi, ditegaskan, jika tanah timbul merupakan tanah yang dikuasai oleh negara.

Dimana, penguasaan, pemilikan, serta penggunaannya diatur oleh kementerian terkait, sesuai peraturan perundangan yang berlaku, dan juga mengacu pada Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan. 

(Redaksi)

BERBAGI