Beranda Ekonomi & Wisata Perdes Ditolak, Garap Tanah Timbul di Patimban Tetap Dipungut Rp2,5 juta

Perdes Ditolak, Garap Tanah Timbul di Patimban Tetap Dipungut Rp2,5 juta

BERBAGI

Jabarpress.com, Subang-Praktik pungutan terhadap warga yang hendak menggarap tanah timbul di wilayah Desa Patimban Kecamatan Pusakanagara Kabupaten Subang, yang saat ini menjadi lokasi pembangunan Pelabuhan Internasional Patimban, terus berlanjut.
Padahal, Peraturan Desa (Perdes) Nomor 7 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Garapan Tanah/Lahan Timbul, yang dikeluarkan Pemerintah Desa Patimban, ditolak oleh Pemkab Subang, melalui Surat Bernomor 180.01/1424/HK Tanggal 11 Oktober 2016, yang ditandatangani Asda Bidang Tata Praja, Asep Nuroni.

Informasi yang dihimpun, warga yang mengajukan permohonan garapan lahan timbul, harus mengantongi SKD (Surat Keterangan Desa) atau SKG (Surat Keterangan Garapan) dari pemerintah desa setempat.

Namun, untuk bisa memeroleh dokumen hak garap (SKD/SKG), setiap warga pemohon harus ‘menyetor’ uang hingga Rp2,5 juta/SKD kepada desa setempat.

SKD/SKG tersebut, juga memuat luas lahan timbul yang berhak digarap warga (pemohon), maksimal 2 hektare/keluarga.

“Saya juga sudah mengajukan garapan (lahan timbul) ke desa, luasnya sekitar 2 hektare. Untuk dapat SKD-nya (Surat Keterangan Desa), saya keluarin biaya Rp2,5 juta,”ujar Ras, 55, warga Desa Patimban.

Hingga kini, sudah ratusan lebih warga setempat, yang mengajukan SKD kepada desa, agar dapat menggarap lahan timbul di kawasan pesisir pantai tersebut.

Bahkan, tutur dia, pengenaan biaya tidak hanya diberlakukan terhadap warga yang mengajukan SKD. Namun, juga terhadap warga yang mengajukan ‘amprahan’ (cakupan lahan timbul), agar bisa memeroleh SKA (Surat Keterangan Amprahan).

“Mereka yang mau nandai laut buat calon tanah timbul, istilahnya amprahan atau mengamprah, juga diminta biaya sebesar Rp500.000/KK,”ungkapnya.

Terkait hal ini, Kades Patimban, Darpani Taufik, mengakui, ada pungutan sejumlah uang terhadap warga yang mengajukan SKD/SKG. Namun, pungutan tersebut disetor ke kas desa, untuk digunakan keperluan pembangunan desa.

“Uangnya masuk kas desa, sebagai pendapatan asli desa atau PAD,”ucapnya.

Selanjutnya dia mengatakan, Surat Keterangan Amprahan (SKA) yang dikeluarkannya untuk warga pengamprah, diterbitkan berdasarkan peraturan desa (perdes) dan rekomendasi panitia amprahan.

Darpani menegaskan, tidak sembarangan dalam mengeluarkan kebijakan amprahan (pematokan kawasan laut untuk cakupan lahan timbul). Karena telah berdasarkan perdes dan dikonsultasikan terlebih dahulu dengan pemkab serta BPN.

“Saya tahu, laut memang aset, milik pemerintah. Makanya, saya enggak sembarangan. Saya bikin perdes sebagai payung hukum amprahan. Perdes ini bukan semata produk desa. Karena ada pengkajian hukum dari pemda, bagian pemerintahan dan BPN,”bebernya.

Dia beralasan, kebijakan amprahan dikeluarkan untuk mencegah konflik atau rebutan lahan timbul, di kalangan warga.

“Tanah timbul kan beda dengan tanah negara. Karena dulunya itu enggak ada (fisiknya). Adanya, karena proses sedimentasi. Makanya, untuk mencegah rebutan tanah atau konflik, solusinya dengan amprahan itu. Jadi, sejak dini sudah diatur, masing-masing warga dapat sekian hektare. Sehingga, begitu jadi tanah timbul, enggak rebutan lagi. Sekaligus, itu untuk menyelamatkan aset,”imbuhnya. (Redaksi)

BERBAGI