Beranda Ekonomi & Wisata Soal Aksi Patok Laut, Pemdes Patimban ‘Berlindung’ Pada Perdes

Soal Aksi Patok Laut, Pemdes Patimban ‘Berlindung’ Pada Perdes

BERBAGI

Jabarpress.com, Subang-Pemerintah Desa Patimban Kecamatan Pusakanagara, Kabupaten Subang, angkat bicara ihwal aksi ramai-ramai warganya mematok kawasan lepas pantai laut Patimban, yang bakal menjadi lokasi pelabuhan internasional.
Pemdes setempat berdalih, pematokan kawasan laut yang disebut ‘amprahan’ atau cakupan lahan timbul ini, secara normatif, mengacu pada Peraturan Desa (Perdes) Desa Patimban Nomor 7 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Garapan Tanah/Lahan Timbul.

Ketua BPD Desa Patimban, Tukino, membenarkan, banya warga di desanya, mematok areal laut atas instruksi kades, dengan jatah luas 2 hektare/KK. Dia juga, tak menampik telah menerima sejumlah uang, dari perusahaan yang membeli lahan timbul di desanya.

“Soal amprahan, itu memang hak prerogatif kades. Saya enggak tahu, enggak ikut campur. Kalaupun saya dapat uang, itu cuma uang kadeudeuh dari perusahaan (PT WMS), terkait administrasi pembebasan lahan,”ujarnya.

Terpisah, Kades Patimban, Darpani Taufik, mengatakan, Surat Keterangan Amprahan (SKA) yang dikeluarkannya untuk warga pengamprah, diterbitkan berdasarkan peraturan desa (perdes) dan rekomendasi panitia amprahan.

Diapun membantah, dokumen yang beredar yang menyebut, amprahan seluas 2.400 hektare itu, dijual kepada PT Wahana Mitra Semesta di Jakarta.

“Amprahan iya (ada), tapi belum dijual. Itu kan masih berupa laut,”ujarnya.

Pihaknya menegaskan, tidak sembarangan dalam mengeluarkan kebijakan amprahan (pematokan kawasan laut untuk cakupan lahan timbul). Karena telah berdasarkan perdes dan dikonsultasikan terlebih dahulu dengan pemkab serta BPN.

“Saya tahu, laut memang aset, milik pemerintah. Makanya, saya enggak sembarangan. Saya bikin perdes sebagai payung hukum amprahan. Perdes ini bukan semata produk desa. Karena ada pengkajian hukum dari pemda, bagian pemerintahan dan BPN,”bebernya.

Dia beralasan, kebijakan amprahan dikeluarkan untuk mencegah konflik atau rebutan lahan timbul, di kalangan warga.

“Tanah timbul kan beda dengan tanah negara. Karena dulunya itu enggak ada (fisiknya). Adanya, karena proses sedimentasi. Makanya, untuk mencegah rebutan tanah atau konflik, solusinya dengan amprahan itu. Jadi, sejak dini sudah diatur, masing-masing warga dapat sekian hektare. Sehingga, begitu jadi tanah timbul, enggak rebutan lagi. Sekaligus, itu untuk menyelamatkan aset,”imbuhnya. (Redaksi)

BERBAGI