Beranda Ekonomi & Wisata Aksi Patok 2.400 Hektare Laut Patimban, Diwarnai Pungutan Rp500.000/KK

Aksi Patok 2.400 Hektare Laut Patimban, Diwarnai Pungutan Rp500.000/KK

BERBAGI

Jabarpress.com, Subang-Seiring pembangunan pelabuhan internasional Patimban di Desa Patimban Kecamatan Pusakanagara, Subang, aksi penjualan aset negara, kian marak. Tidak hanya tanah timbul, kawasan laut seluas ribuan hektare pun, kini terancam dijual kepada pengusaha.
Informasi yang dihimpun, sekitar 2.400 hektare kawasan lepas pantai Patimban, membentang dari Blok 04 hingga Blok 18, sudah mulai ‘diamprah’ (diajukan agar masuk cakupan lahan timbul) oleh warga, atas rekomendasi pemerintah desa setempat.

Konon, amprahan (cakupan lahan timbul) seluas ribuan hektare, yang masih berupa lautan itu, jika nanti berubah menjadi daratan (tanah timbul), akan dijual kepada PT Wahana Mitra Semesta di Jakarta, dengan harga Rp15.000/meterpersegi.

Saat ini, ribuan hektare kawasan laut Patimban tersebut, mulai ‘diamprah’ dan dipatok (ditandai) warga, dengan berbekal SKA (Surat Keterangan Amprahan) dari pemerintah desa setempat.

Berdasarkan data sementara, terdapat lebih 600 KK (kepala keluarga) yang mengajukan amprahan kepada desa. Mereka tersebar di empat dusun Desa Patimban. Di antaranya, Dusun Genteng sebanyak 130 KK, Dusun Siwalan 300 KK, dan Tanjungjaya sekitar 100 KK.

“Setiap KK, maksimal dapat jatah amprahan di laut seluas 2 hektare. Tapi, ada juga yang setengah hektare,”ujar Car, warga Desa Patimban.

Dia menyebut, setiap KK yang mengajukan amprahan kepada desa, dipungut biaya sebesar Rp500.000/KK. Uang tersebut disetor kepada desa, melalui BPD atau tim/panitia amprahan bentukkan desa.

Selanjutnya, ungkap dia, uang sebesar itu, rencananya digunakan desa untuk membuat patok-patok di laut, sebagai penanda penguasaan lahan oleh setiap warga pengamprah, serta membuat dinding/pagar bambu untuk menahan air laut, agar terjadi sedimentasi. Sehingga, perlahan membentuk lahan timbul.

“Kami sudah keluarin Rp1 juta. Saya Rp500.000, anak saya Rp500.000, dapat amprahannya 2 hektare. Uangnya saya kasihkan lewat Pak Ro, anggota BPD,”katanya.

Dia mengaku, bersedia menyetor uang kepada desa, meskipun lahan timbul yang akan diklaimnya, secara fisik belum ada, karena masih berupa lautan.

“Harapannya, suatu saat, (lahan amprahan) itu bisa menjadi tanah timbul. Makanya, sejak sekarang kami buat SKA,”ucapnya. (Redaksi)

BERBAGI