Beranda Daerah Penanganan Perkara Rawan Pungli, KAI Perkuat Posbakum

Penanganan Perkara Rawan Pungli, KAI Perkuat Posbakum

BERBAGI

Jabarpress.com, Subang – Kongres Advokat Indonesia (KAI) Kabupaten Subang menegaskan, akan mendorong Pos Bantuan Hukum (Posbakum) KAI di lingkungan Pengadilan Negeri (PN) dan Pengadilan Agama (PA).
Pasalnya, di kedua lembaga peradilan tersebut, terindikasi rawan terjadi praktik pungutan liar (pungli) dalam penanganan perkara, baik pidana maupun perceraian.

“Misalnya dalam perkara prodeo, yakni perkara yang tuntutannya di atas lima tahun, yang wajib didampingi pengacara. Sedangkan orangnya tidak mampu bayar jasa pengacara. Maka pembiayaannya ditanggung negara. Tapi nyatanya, penanganan perkara tersebut, tetap dipungut hingga puluhan juta,”ujar Ketua Terpilih DPC KAI Subang, Dede Sunarya, usai menggelar Muscab KAI.

Padahal, sebut Dede, biaya penanganan perkara prodeo, sudah ditanggung negara sebesar Rp7 juta/perkara. Sehingga, tidak boleh lagi memungut kepada pihak yang berperkara.

Untuk mengantisipasi praktik pungli ini, pihaknya bertekad memerkuat kedudukan Posbakum, sebagai sebagai sarana bantuan hukum gratis bagi masyarakat yang tidak mampu (miskin).

“Hanya realitanya, keberadaan posbakum selama ini, baik di PN (pengadilan negeri) maupun PA (pengadilan agama), masih rawan pungli terhadap pihak yang berperkara. Sehingga, ke depan, posisi posbakum harus diperkuat. Karena fungsi posbakum, untuk menyediakan bantuan hukum bagi yang tidak mampu,”tuturnya.

Pihak KAI sendiri, berencana membentuk LBH atau Posbakum di tingkat DPC KAI Subang.

“Kami pun, akan mendorong pembentukan Posbakum KAI di lembaga PN dan PA,”tegasnya.

Sementara itu, Muscab DPC KAI Subang diikuti 16 orang advokat dari seluruh perwakilan Subang. Dalam muscab tersebut, organisasi advokat yang berdiri sejak 2008 ini, berhasil memilih kepengurusan untuk masa bakti 2017-2020 yang diketuai Dede Sunarya.

 (Redaksi)

BERBAGI