Beranda Jabar Pemkab dan Koperasi Kompak Bantah Pungli Bantuan Jaring

Pemkab dan Koperasi Kompak Bantah Pungli Bantuan Jaring

BERBAGI

Jabarpress.com, Subang – Sekretaris KUD Mandiri Mina Fajar Sidik Kecamatan Blanakan, Kabupaten Subang, Dasam, angkat bicara ihwal praktik pungutan liar (pungli) bantuan jaring play untuk para nelayan.

Dia mengakui, telah memungut sejumlah uang kepada para nelayan, yang menerima bantuan jaring. Besar pungutannya beragam, sesuai kesepakatan penerima dengan pengurus kelompok nelayan atau koperasi.

“Untuk di Blanakan, setiap penerima bantuan jaring, itu diminta Rp100.000/pis. Jadi, kalau dapatnya dua pis, ya dimintanya Rp200.000. Kalau daerah lainnya, ada yang diminta Rp70.000/pis, ada juga Rp80.000/pis, itu tergantung kesepakatan mereka,”katanya.

Namun, Dasam membantah permintaan biaya tersebut, sebagai bentuk praktik pungutan liar (pungli). Melainkan, sebagai biaya operasional transportasi mengangkut jaring.

“Jadi begini. Jaring itu kan dikirim pusat tidak langsung ke lokasi masing-masing penerima. Tapi datangnya ke dinas (Dinas Kelautan dan Perikanan). Sementara dinas enggak ada anggaran untuk distribusinya. Begitu juga (pemerintah) pusat enggak ada dana transportnya. Ngambil ke dinas kan jauh, harus pakai truk. Makanya disepakati, setiap penerima diminta Rp100.000/pis, untuk biaya transport. Itu kan bukan pungli,”kilahnya.

Biaya tersebut, beber dia, digunakan untuk menyewa lima unit truk pengangkut, ongkos pekerja bongkar muat, BBM, sopir dan konsumsi. Kendaraan angkutan diperlukan, karena setiap pis jaring memiliki bobot hingga 30 kilogram, dengan panjang sekitar 60 meteran.

Bantuan yang disalurkan melalui koperasinya ini, sebanyak 418 pis jaring. Setiap pis diperkirakan senilai Rp6 juta, dengan total keseluruhan mencapai lebih Rp2,4 miliar. Khusus wilayah Blanakan, koperasinya juga menerima bantuan kapal nelayan ukuran 20 GT, sebanyak tiga unit, yang datang bersamaan dengan bantuan jaring.

Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Subang, HE Kusdinar, juga membenarkan, jika nelayan yang menerima bantuan jaring, diminta biaya Rp70.000-100.000/pis. Dia memastikan, bantuan yang disalurkan sudah tepat sasaran, karena sesuai dengan juklak dan juknisnya.

“Wajar kalau diminta biaya segitu, itu kan untuk transport angkutan. Soalnya, bantuan itu datangnya ke dinas, enggak langsung ke lokasi. Makanya, kami persilakan. Itu kebijakan mereka,”timpalnya. (Redaksi)

BERBAGI