Beranda Hukum Praktisi Hukum: Pemimpin Terjerat Kasus Hukum jadi Preseden Buruk bagi Rakyat

Praktisi Hukum: Pemimpin Terjerat Kasus Hukum jadi Preseden Buruk bagi Rakyat

179
BERBAGI

Jabarpress.com, Subang-Permasalahan hukum yang sudah beberapa kali menjerat para pejabat tinggi Pemkab Subang, mulai dari pimpinan SKPD hingga bupati, baik itu perkara korupsi maupun kasus dugaan pemalsuan dokumen, mendapat sorotan tajam dari sejumlah kalangan masyarakat.

Praktisi Hukum Kabupaten Subang, Asep Hidayat, mengatakan, saat ini, Subang membutuhkan figur pemimpin berintegritas dan pro rakyat, yang betul-betul clean, bersih, dari berbagai potensi permasalahan hukum.

Sebab, dengan adanya potensi permasalahan hukum, itu akan menjadi celah sekaligus bumerang, pada saat nanti menjalankan roda kepemimpinan di daerah.

“Menurut hemat saya, termasuk syarat terpenting bagi siapapun yang mencalonkan di Pilkada, adalah harus bersih, clean, dari potensi-potensi hukum, enggak pernah terjerat kasus atau sedang menjalani proses hukum dalam kasus apapun. Sebab nantinya, dikhawatirkan jadi ganjalan, atau bahkan semacam ‘bom waktu’ yang bisa mengganggu berjalannya kepemimpinan daerah. Buktinya, sudah dua kali bupati yang terjerat hukum, sehingga kepemimpinannya putus di tengah jalan. Kejadian ini enggak boleh terulang lagi,” beber Asep, kepada Jabarpress.com, Senin (11/12/2017).

Praktisi hukum jebolan Sekolah Tinggi Hukum Purnawarman (STHP) Purwakarta ini, menegaskan, figur seorang pemimpin harus memberikan teladan kepada rakyatnya dalam berbagai hal, terlebih dalam hal berkaitan dengan hukum.

“Kalau pemimpin terjerat kasus hukum, jelas akan menjadi preseden buruk bagi rakyatnya. Selain tidak mendidik dan tidak mencerminkan teladan, dikhawatirkan perilaku itu malah ditiru,” ujar pria yang kini menjadi asisten pengacara di Kantor Advokat Karim Sastrawiguna ini.

Karena itu, menjelang perhelatan Pilkada Serentak 27 Juni 2018, dirinya​ berharap, masyarakat pemilih benar-benar bisa mencermati latarbelakang figur-figur yang akan mencalonkan, untuk menjadi bahan referensi dan pertimbangan dalam menentukan pilihan.

“Saya juga mengimbau, siapapun yang menjadi​ pemimpin atau calon pemimpin, jangan sampai melakukan hal-hal yang berpotensi menjadi cacat hukum, terlebih hukum pidana. Karena itu akan menjadi preseden buruk bagi rakyat, dan tidak memberi kesan keteladanan. Dan kepada aparat hukum, kami mendukung supremasi hukum di negeri ini,” tegas Asep, yang pernah aktif di beberapa LBH (Lembaga Bantuan Hukum) dan kantor hukum, seperti Kantor Advokat Tavip Prahasta dan Dede Sunarya.

(Usep)

BERBAGI