Beranda Hukum Kasus Dugaan Ijazah Palsu Bupati Subang Naik ke Penyidikan, Ini Tanggapan Polda

Kasus Dugaan Ijazah Palsu Bupati Subang Naik ke Penyidikan, Ini Tanggapan Polda

816
BERBAGI

Jabarpress.com, Bandung-Kepolisian Daerah (Polda) Jawa Barat dikabarkan telah resmi menaikkan status perkara dugaan ijazah palsu Bupati Subang, Imas Aryumningsih, dari tahap penyelidikan ke tingkat penyidikan.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, kasus tersebut naik ke tingkat penyidikan, tertuang dalam Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan (SP2HP), yang ditandatangani langsung Direktur Reskrimum Polda Jabar, Kombes Umar Surya Fana.

Dalam surat bertanggal 8 Desember 2017, dengan tembusan kepada Kapolda Jabar, Irwasda Polda Jabar, Kabid Propam Polda Jabar, dan Pengawas Penyidik itu, dinyatakan, penyelidik telah melakukan langkah-langkah untuk merespon laporan dugaan ijazah palsu tersebut.

Langkah-langkah itu, yakni, memeriksa saksi-saksi sebanyak 14 orang; mengumpulkan bukti-bukti berupa surat maupun dokumen yang berhubungan dengan perkara tersebut; selanjutnya, pada tanggal 22 Agustus 2017, 24 Oktober 2017, dan 4 Desember 2017, penyelidik telah melaksanakan gelar perkara;

“Terhadap perkara yang dilaporkan, sejak dibuatnya surat ini telah ditingkatkan dari penyelidikan ke tingkat penyidikan,” demikian kutipan surat tersebut.

Saat dikonfirmasi, Kepala Bidang (Kabid) Humas Polda Jabar, Kombes Yusri Yunus, mengaku, belum menerima pemberitahuan ihwal penaikkan status perkara dugaan ijazah palsu ke tahap penyidikan.

“Nanti dicek dulu ya, saya belum dapat tembusannya,” ujar Kombes Yusri, saat dikontak Jabarpress.com, Minggu (10/12/2017).

Kendati begitu, pihaknya menyebut, akan segera menggelar konferensi pers terkait penanganan kasus itu.

“Kemungkinan besok (Senin) kita konferensi pers,” pungkas Kombes Yusri.

Sementara itu, terlapor kasus dugaan ijazah palsu yang juga Bupati Subang, Imas Aryumningsih, melalui kuasa hukumnya dari Kantor Hukum Elza Syarief, Vidi Galenso Syarief, saat mendatangi Markas Polda Jabar di Bandung, Jumat (8/12/2017), menyampaikan empat hal.

Pertama, terkait tuduhan pemalsuan dokumen sebagaimana tertuang di Pasal 263 dan 266 KUHP, yakni memasukkan keterangan palsu ke dalam dokumen otentik. Menurutnya, kasus seperti ini sangat gampang.

“Perkara 263 ini gampang sekali. Kalau ini palsu, mana yang aslinya? Itu simpel sekali,” katanya.

Pihaknya mengaku sudah meminta keterangan dari kliennya terkait tuduhan pemalsuan dokumen ini. Dia menyayangkan, malah kliennya yang harus membuktikan jika dokumennya tidak palsu.

“Pelapor yang mendalilkan ini yang harus membuktikan. Sekarang situasinya terbalik, malah klien kami yang dilaporkan atau terlapor yang menjadi harus membuktkan. Seolah-olah pembuktian terbalik. Ini tidak selaras dengan hukum yang kita anut, hukum positif. Tidak ada pembuktian terbalik,” tuturnya.

Vidi juga mempertanyakan dasar pelapor dalam menyampaikan laporannya ke polda, karena hanya berdasarkan pemberitaan dengan redaksi meragukan. Karena itu, dia meminta pihak pelapor agar benar-benar bisa membuktikan tuduhannya.

“Jadi apa buktinya? Sementara dari klien kami selain ijazahnya, kebetulan teman-teman beliau masih ada yang hidup dan sehat, bahkan gurunya ada, kemudian  ada penjelasan dari departeman pendidikan,” ucapnya.

Kedua, pihaknya mempertanyakan legal standing dari pelapor yang diklaimnya tidak jelas mewakili siapa dan rumor adanya permintaan ganti rugi.

Ketiga, pihaknya akan melakukan pelaporan balik, jika kasus dugaan ijazah palsu tidak terbukti. Karena termasuk fitnah dan pencemaran nama baik.

Vidi juga mendesak aparat hukum memproses kasus kliennya hingga tuntas, untuk mendapatkan kepastian hukum. Mengingat penanganan kasus ini berlarut-larut, sudah berlangsung sejak Juni 2017 lalu.

“Rencananya ada gelar perkara terakhir, setelah dilakukan pemeriksaan seluruh saksi dari pihak pelapor, klien kami‚Äč dan para ahli. Kami juga meminta kepastian proses ini, sudah berlangsung dari mulai Juni. Padahal masalah sederhana, tapi tidak ada kejelasan. Kami mohon jangan sampai klien kami tersandera, karena ditakutkan ada motif-motif lain,” bebernya.

Keempat, pengacara dari Kantor Hukum Elza Syarief ini, mewakili kliennya, Imas Aryumningsih, berencana melaporkan media kepada Dewan Pers, jika pemberitaan tidak memenuhi ketentuan kode etik.

Sebab, ungkap Vidi, kasus dugaan ijazah palsu ini awalnya bersumber dari pemberitaan media lokal Subang. Pihaknya pun akan meminta hak jawab atau klarifikasi.

“Sumber awalnya dari media lokal, kami akan telusuri. Kemudian kami akan meminta klarifikasi dan hak jawab, apakah pemberitaan ini benar atau tidak. Jika tidak memenuhi ketentuan sesuai kode etik, kami akan laporkan ke dewan pers,” jelas Vidi.

Sebelumnya diberitakan, Kepolisian Daerah (Polda) Jawa Barat melakukan gelar perkara yang ketiga kalinya atas kasus dugaan ijazah palsu Bupati Subang, Imas Aryumningsih, di Mapolda Jabar, Senin (4/12/2017).

Kasus yang dilaporkan ke Polda Jabar oleh Warlan dan Amri Malau dengan kuasa hukum Endang Supriadi ini, dilakukan gelar perkara pertama pada 22 Agustus 2017 dan gelar perkara kedua pada 24 Oktober 2017.

Pelapor Ungkap Sebagian Bukti

Terpisah, dalam penjelasannya, pelapor kasus dugaan ijazah palsu, Warlan, mengungkap sebagian bukti, antara lain, surat nikah yang ditandatangani KUA pada 1 November 1969 atas nama Imas Aryumningsih. Tapi pada 8 November 1969 dikeluarkan ijazah atas nama Imas Sulaeman.

“Kenapa bisa beda? Padahal cuma selisih tujuh hari. Kenapa di surat nikah atas nama Imas Aryumningsih, tapi di ijazah namanya Imas Sulaeman. Harusnya kan sama. Memangnya sedang sekolah bisa nikah dulu? Bukti ini harusnya jadi pertimbangan penyidik untuk memanggil terlapor,” tuturnya.

Selanjutnya, papar dia, ijazah itu tidak ada nomor register dan tidak ada di stanbook. Padahal jika rusak, harusnya ada berita acara (BA).

Bukti lainnya, adalah fakta jika ijazah terlapor dipotong di bagian atas, di bagian bawah dan di pinggirnya. Sementara, tegas Warlan, bagian atas ijazah itu sangat penting. Karena bagian itu menerangkan keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 48 Tahun 1969, artinya itu menerangkan ijazah dikeluarkan sekitar tahun 1968/1969.

Jika kemudian faktanya ijazah itu digunting, dipotong, berarti terlapor sudah merusak dokumen negara. Karena itu, dirinya optimistis, dengan bukti-bukti tersebut, kasus ijazah akan terus berlanjut hingga tuntas.

“Masih banyak bukti lainnya yang saya miliki,” tegas Warlan.

(Usep)

BERBAGI