Beranda Hukum Datangi Polda, Kuasa Hukum Imas Aryumningsih Tantang Pelapor Buktikan Dugaan Ijazah Palsu

Datangi Polda, Kuasa Hukum Imas Aryumningsih Tantang Pelapor Buktikan Dugaan Ijazah Palsu

395
BERBAGI

Jabarpress.com, Bandung-Terlapor kasus dugaan ijazah palsu yang juga Bupati Subang, Imas Aryumningsih, melalui kuasa hukumnya dari Kantor Hukum Elza Syarief, Vidi Galenso Syarief, angkat bicara ihwal​ kasus tersebut.

Saat mendatangi Markas Polda Jabar di Bandung, Jumat (8/12/2017), Vidi Galenso Syarief, menjelaskan seputar kasus dugaan ijazah palsu yang mendera kliennya.

Dia menilai, perkara yang dialami kliennya sangat berlarut-larut, padahal kasusnya tergolong ringan. Sehingga harusnya segera diselesaikan.

Awalnya, ungkap Vidi, pihaknya mendatangi Polda untuk menghadiri gelar perkara kasus tersebut. Namun gelar perkara batal dilakukan.

“Lalu kami konsultasi dengan penyidik terkait kasus ini,” ujar Vidi di Markas Polda Jabar, Jumat (8/12/2017).

Setelah berkonsultasi dengan penyidik, mendengarkan keterangan klien (Imas Aryumningsih), selanjutnya mempelajari dokumen terkait dan beberapa kali berdiskusi, pihaknya perlu menyampaikan empat hal.

Pertama, terkait tuduhan pemalsuan dokumen sebagaimana tertuang di Pasal 263 dan 266 KUHP, yakni memasukkan keterangan palsu ke dalam dokumen otentik. Menurutnya, kasus seperti ini sangat gampang.

“Perkara 263 ini gampang sekali. Kalau ini palsu, mana yang aslinya? Itu simpel sekali,” katanya.

Pihaknya mengaku sudah meminta keterangan dari kliennya terkait tuduhan pemalsuan dokumen ini. Dia menyayangkan, malah kliennya yang harus membuktikan jika dokumennya tidak palsu.

“Pelapor yang mendalilkan ini yang harus membuktikan. Sekarang situasinya terbalik, malah klien kami yang dilaporkan atau terlapor yang menjadi harus membuktkan. Seolah-olah pembuktian terbalik. Ini tidak selaras dengan hukum yang kita anut, hukum positif. Tidak ada pembuktian terbalik,” tuturnya.

Vidi juga mempertanyakan dasar pelapor dalam menyampaikan laporannya ke polda, karena hanya berdasarkan pemberitaan dengan redaksi meragukan. Karena itu, dia meminta pihak pelapor agar benar-benar bisa membuktikan tuduhannya.

“Jadi apa buktinya? Sementara dari klien kami selain ijazahnya, kebetulan teman-teman beliau masih ada yang hidup dan sehat, bahkan gurunya ada, kemudian  ada penjelasan dari departeman pendidikan,” ucapnya.

Kedua, pihaknya mempertanyakan legal standing dari pelapor yang diklaimnya tidak jelas mewakili siapa dan rumor adanya permintaan ganti rugi.

Penanganan Berlarut, Desak Kepastian Hukum

Ketiga, pihaknya akan melakukan pelaporan balik, jika kasus dugaan ijazah palsu tidak terbukti. Karena termasuk fitnah dan pencemaran nama baik.

Vidi juga mendesak aparat hukum memproses kasus kliennya hingga tuntas, untuk mendapatkan kepastian hukum. Mengingat penanganan kasus ini berlarut-larut, sudah berlangsung sejak Juni 2017 lalu.

“Rencananya ada gelar perkara terakhir, setelah dilakukan pemeriksaan seluruh saksi dari pihak pelapor, klien kami​ dan para ahli. Kami juga meminta kepastian proses ini, sudah berlangsung dari mulai Juni. Padahal masalah sederhana, tapi tidak ada kejelasan. Kami mohon jangan sampai klien kami tersandera, karena ditakutkan ada motif-motif lain,” bebernya.

Ancam Laporkan Media ke Dewan Pers

Keempat, pengacara dari Kantor Hukum Elza Syarief ini, mewakili kliennya, Imas Aryumningsih, berencana melaporkan media kepada Dewan Pers, jika pemberitaan tidak memenuhi ketentuan kode etik.

Sebab, ungkap Vidi, kasus dugaan ijazah palsu ini awalnya bersumber dari pemberitaan media lokal Subang. Pihaknya pun akan meminta hak jawab atau klarifikasi.

“Sumber awalnya dari media lokal, kami akan telusuri. Kemudian kami akan meminta klarifikasi dan hak jawab, apakah pemberitaan ini benar atau tidak. Jika tidak memenuhi ketentuan sesuai kode etik, kami akan laporkan ke dewan pers,” jelas Vidi.

Polda Belum Berikan Keterangan

Hingga kini, Polda Jabar belum memberikan keterangan resminya ihwal penanganan kasus dugaan ijazah palsu Bupati Subang tersebut.

Kabag Pengawasan Penyidikan (Wasidik) Polda Jabar, AKBP Zaerusi, menyebut, penanganan perkara ini merupakan kewenangan penyidik.

“Saya enggak pegang dokumen. Silahkan ke penyidik saja,” ujarnya saat dikontak Jabarpress.com.

Seorang penyidik yang menangani perkara ini, juga mengatakan, tidak bisa memberikan keterangan terkait hasil gelar perkara yang berlangsung Senin, 4 Desember 2017 itu.

“Mohon maaf, saya tidak bisa menjelaskan terkait dengan (hasil gelar perkara) itu. Di sini kan ada Panit, Kanit, Kasubdit, Wadir, dan Direktur (yang bisa berikan penjelasan), itu bisa langsung (minta penjelasan ke mereka),” katanya.

Dia mengaku, khawatir disalahkan jika memberikan keterangannya.

“Itu kan terkait dengan penyidikan. Kita enggak bisa berbicara hal-hal seperti itu. SOP (standar operasional prosedur)-nya seperti itu. Nanti saya disalahin kalau berbicara itu,” imbuh penyidik ini.

Sebelumnya diberitakan, Polda Jawa Barat melakukan gelar perkara yang ketiga kalinya atas kasus dugaan ijazah palsu Bupati Subang, Imas Aryumningsih, di Mapolda Jabar, Senin (4/12/2017).

Kuasa hukum pelapor, Endang Supriadi, menyebut, berdasarkan analisisnya atas proses gelar perkara tersebut, pihaknya yakin, kasus dugaan ijazah palsu dinaikkan statusnya ke tahap penyidikkan.

“Saya dapat menganalisis, jika perkara ini dinaikkan statusnya ke penyidikkan. Sebab, kita dapat respon baik dari Polda, serta dimintai pendapat, masukan dan hal-hal lain. Dan ini kemudian ditindaklanjuti Polda dengan melakukan gelar perkara intern bersama para penyidiknya untuk membahas pendapat kami. Cuma memang, hasil gelar perkara intern ini enggak bisa dibuka ke publik,” paparnya.

Kendati hasil gelar perkara intern tidak bisa diekspos ke publik, pihaknya menduga kuat, status kasus tersebut telah resmi naik menjadi penyidikkan dan tidak dilakukan penghentian perkara atau SP3.

“Hasil gelar perkara intern itu memang ada di mereka (penyidik), enggak dibuka ke publik. Tapi saya menangkap sinyal, menganalisis dan menduga kuat, kasus ijazah ini naik ke penyidikkan. Tokh, Polda sambut baik kita. Sebab, kalau kasus dihentikan, Polda pasti berikan pernyataan resmi bahwa ini tidak bisa dilanjutkan. Tapi kenyataannya, para penyidik langsung melakukan pertemuan intern untuk membahas perkara itu,” katanya.

Sebagai masyarakat Subang dan selaku kuasa hukum pelapor, Endang mengharapkan, kasus yang dilaporkan kliennya, Warlan, dituntaskan supaya ada kepastian hukum. Sehingga, tidak menjadi asumsi-asumsi di masyarakat dan informasi yang liar.

“Karena itu, dengan proses sidik (penyidikkan) ini, harapan kami, bisa ada kepastian hukum. Syukur-syukur bisa digelindingkan di persidangan,” tegas praktisi hukum jebolan Universitas Subang (Unsub) ini.

Pelapor Ungkap Banyak Bukti Indikasikan Ijazah Palsu

Dikonfirmasi terpisah, pelapor kasus dugaan ijazah palsu, Warlan, mengaku, memenuhi undangan gelar perkara dari Polda yang jadwalnya sekitar pukul 09.00 WIB. Namun, baru dilaksanakan pukul 13.00 sampai 15.00 WIB, atau sekitar dua jam.

Sejumlah pihak hadir dalam kesempatan itu. Di antaranya, kuasa hukum pelapor, Endang Supriadi, Irwan Yustiarta dan Yosef Sundawani.

Sedangkan dari pihak terlapor (Bupati Imas Aryumningsih) hanya diwakili juru bicara dan Kabag Hukum Pemkab Subang, Tini Daud.

“Itu pun mereka enggak ngomong apa-apa. Terlapor sendiri, Bu Imas Aryumningsih, enggak bisa hadir, dan memang sudah tiga kali gelar perkara, dia enggak pernah hadir,” kata Warlan.

Terkait hasil gelar perkara, Warlan menegaskan, kasus dugaan ijazah palsu ini telah resmi dinaikkan statusnya menjadi penyidikkan.

“Saya dapat informasi dari rekan, Alhamdulillah, bahwa hasil gelar perkara itu resmi dinaikkan ke penyidikkan. Informasi penyidik, Bu Imas harus menyediakan dan mencari ijazah teman sekelasnya atau satu sekolahnya, yang jurusannya sama, mata pelajarannya sama, yaitu Bahasa Perancis. Itu permintaan saya ke penyidik,” beber pria yang juga Ketua Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (K-SPSI) Subang ini.

Dia mengaku yakin, kasus ini bisa terus berlanjut hingga tuntas. Karena, dirinya mengantongi banyak bukti yang secara kuat mengindikasikan, jika ijazah SMA milik Bupati Imas Aryumningsih, palsu.

Bukti-bukti tersebut sudah dipaparkannya dalam gelar perkara pertama pada 22 Agustus 2017, gelar perkara kedua pada 24 Oktober 2017 dan gelar perkara ketiga, Senin, 4 Desember 2017.

Tokoh aktivis buruh Subang ini mengungkap, sebagian bukti tersebut antara lain, surat nikah yang ditandatangani KUA pada 1 November 1969 atas nama Imas Aryumningsih. Tapi pada 8 November 1969 dikeluarkan ijazah atas nama Imas Sulaeman.

“Kenapa bisa beda? Padahal cuma selisih tujuh hari. Kenapa di surat nikah atas nama Imas Aryumningsih, tapi di ijazah namanya Imas Sulaeman. Harusnya kan sama. Memangnya sedang sekolah bisa nikah dulu? Bukti ini harusnya jadi pertimbangan penyidik untuk memanggil terlapor,” ucap Ketua LSM AKSI ini.

Selanjutnya, papar dia, ijazah itu tidak ada nomor register dan tidak ada di stanbook. Padahal jika rusak, harusnya ada berita acara (BA).

Bukti lainnya, adalah fakta jika ijazah terlapor dipotong di bagian atas, di bagian bawah dan di pinggirnya. Sementara, tegas Warlan, bagian atas ijazah itu sangat penting. Karena bagian itu menerangkan keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 48 Tahun 1969, artinya itu menerangkan ijazah dikeluarkan sekitar tahun 1968/1969.

Jika kemudian faktanya ijazah itu digunting, dipotong, berarti terlapor sudah merusak dokumen negara. Karena itu, dirinya optimistis, dengan bukti-bukti tersebut, kasus ijazah akan terus berlanjut hingga tuntas.

“Masih banyak bukti lainnya yang saya miliki. Dan ini sudah jelas memenuhi syarat, memenuhi unsur. Makanya, saya heran, sudah berjalan enam bulan, kasus ini belum juga tuntas. Padahal ini kasus ringan. Lagian, alat bukti banyak, dan menurut kami sudah lebih dari cukup, sehingga layak ke penyidikkan. Kalau sampai tidak naik ke penyidikkan, saya akan terus berdemo di Polda, hingga ada kepastian hukum,” tegas Warlan.

(Usep/M Ridwan)

BERBAGI