Beranda Hukum Diakreditasi KARS, RSUD Kejar Peringkat Paripurna

Diakreditasi KARS, RSUD Kejar Peringkat Paripurna

103
0
BERBAGI

Jabarpress.com, Subang-Manajemen RSUD Kelas B Subang menargetkan, mampu meraih peringkat paripurna pada penilaian akreditasi rumah sakit tahun 2017 ini.

Penilaian akreditasi yang berlangsung tiga hari, 27-29 November 2017 ini, dilaksanakan oleh tim KARS atau Komite Akreditasi Rumah Sakit.

Pelaksana Tugas (Plt) Direktur RSUD Kelas B Subang, Eka Mulyana, melalui Wadir Umum dan Keuangan, Herdi Effendi, menyebut, sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku, semua rumah sakit (RS) wajib dilakukan akreditasi.

Di Indonesia, kewenangan mengakreditasi RS dipegang oleh lembaga KARS atau Komite Akreditasi Rumah Sakit, yang bersifat independen.

“KARS atau Komite Akreditasi Rumah Sakit ini, adalah satu-satunya lembaga yang berwenang melakukan akreditasi terhadap rumah sakit di Indonesia,” ujar Herdi kepada Jabarpress.com.

Hasil penilaian akreditasi ini, ungkap dia, bukan berupa model pengkelasan RS, semisal RS Kelas A, B, C atau D. Melainkan, lebih berupa peringkat (tingkat) manajemen pelayanan.

Ada empat tingkat RS dalam model penilaian akreditasi, yakni, RS tingkat dasar, madya, utama, dan paripurna.

“Nah, sampai sekarang, RS kita belum diakreditasi. Karena aturan, regulasi akreditasi baru efektif tahun 2012. Makanya di 2016 lalu, RS ini sempat dilakukan survey simulasi, untuk persiapan pelaksanaan akreditasi 2017,” paparnya.

Proses akreditasi ini menyasar tiga bidang pengelolaan RS, yakni bidang medis, manajemen, dan perawatan, dengan total item yang dinilai mencapai sedikitnya 15 aspek.

Menurut Herdi, akreditasi tidak melulu fokus pada kelengkapan fasilitas, jumlah tenaga medis atau obat-obatan, tapi bahkan sampai kepada hal-hal detil yang menyangkut aspek humanis, misalkan kenyamanan dan keselamatan.

Contohnya, selasar rumah sakit. Jika kondisinya mengancam keselamatan pengguna karena tidak pakai pegangan, itu akan mengurangi penilaian. Sehingga, tim akreditasi akan memberi masukan agar dibenahi aspek keamanan dan keselamatannya.

Contoh lain mengenai manajemen pengadaan obat. Dalam penilaian akreditasi, bukan berarti seluruh obat harus ada. Tapi kalau tidak ada, bagaimana antisipasinya, apa yang harus dilakukan manajemen untuk mengatasinya.

“Jadi (penilaiannya) lebih ke manajemen. Artinya, kalau (ketiadaan obat) tidak bisa diantisipasi, nilai atau poin mungkin hanya 90, enggak sampai 100, gara-gara ada kekurangan itu. Jadi memang, di akreditasi ini kami lebih banyak belajar untuk meningkatkan kualitas,” bebernya.

Hingga kini, hasil penilaian tim akreditasi terhadap RSUD Subang belum keluar. Kendati begitu, pihaknya menargetkan bisa meraih hasil terbaik akreditasi.

“Dengan adanya akreditasi, kita akhirnya kian terpacu untuk meningkatkan seluruh aspek layanan. Karena itu target kami, tentu inginnya dapat (akreditasi) tingkat paripurna,” pungkas Herdi.

(Usep)

BERBAGI

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here