Beranda Hukum Manajemen RSUD Sebut Proyek IBS Cuma Selesai 65%, Kontraktor Diwajibkan Bayar Denda

Manajemen RSUD Sebut Proyek IBS Cuma Selesai 65%, Kontraktor Diwajibkan Bayar Denda

255
0
BERBAGI

Jabarpress.com, Subang-Manajemen RSUD Kelas B Subang mengeluarkan pernyataan resmi, menanggapi proyek pembangunan gedung Instalasi Bedah Sentral (IBS) yang menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI.

Pelaksana Tugas (Plt) Direktur RSUD Subang, Eka Mulyana, melalui Wakil Direktur (Wadir) Umum dan Keuangan, Herdi Effendi, mengungkapkan, di tahun 2016, pihak RSUD melakukan pengadaan gedung IBS dengan sumber dana APBD Subang senilai Rp8,3 miliar.

Proyek yang dilaksanakan oleh PT Karya Bangun Mandiri Persada (KBMP) beralamat di Kota Bekasi, selaku pemenang tender itu, habis masa kontraknya pada akhir Desember 2016.

Namun, sebut Herdi, sampai dengan berakhirnya masa perjanjian kontrak, ternyata pembangunan proyek tersebut, tidak selesai, dan baru hanya mencapai 65%.

“Saat itu, saya memang belum bertugas di sini (RSUD). Tapi, menurut informasi yang saya terima, pembangunan baru diselesaikan 65%. Karena itu, pembayaran pun baru dilakukan 65%, sesuai progress pekerjaan,” papar Herdi kepada Jabarpress.com, Kamis (30/11/2017).

Sehingga waktu itu, tutur dia, penyedia jasa (kontraktor) kabarnya meminta perpanjangan kontrak (addendum). Namun, sampai dirinya bertugas di RSUD, tidak pernah ada dokumen perpanjangan waktu kontrak tersebut.

Karena dokumen addendum itu tidak ada, maka, akhir Desember 2016 itu berakhirlah masa kontrak dengan penyedia jasa (kontraktor). Sehingga, berdasarkan hasil perhitungan tim, pembayaran proyek dilakukan sesuai progress pekerjaan.

“Jadi, tidak dibayarkan full, ya sesuai progress pekerjaan 65% itu. Lalu datang BPK memeriksa, dan kemudian menetapkan denda kepada penyedia jasa, karena pekerjaan tidak selesai sesuai ketentuan kontrak. Dendanya sebesar Rp416 juta,” paparnya.

Pihaknya mengaku, sudah memerintahkan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) agar berupaya melakukan penagihan denda terhadap kontraktor.

“Tapi belum berhasil, sampai hari ini denda belum masuk. Mungkin respon dari kontraktor ke PPK harus ada yang diklarifikasi berkaitan denda itu,” katanya.

Terkait adanya informasi jika progress pekerjaan yang dilakukan kontraktor telah mencapai 73%, namun pembayaran baru dilakukan 60%, sehingga RSUD dikabarkan menunggak pembayaran sekitar Rp1,2 miliar, Herdi dengan tegas membantahnya.

“Setahu saya, di dokumen yang ada di Bagian Keuangan, itu ada angka progress pekerjaan yang merupakan hasil Tim PHO, angkanya seperti itu, ya itu yang dibayarkan,” ucapnya.

RSUD Klaim Tak Ada Addendum

Selanjutnya, Herdi mengatakan, meski ada informasi jika kontraktor mengajukan usulan permohonan perpanjangan kontrak selama 50 hari, namun, sampai saat dirinya bertugas sebagai Wadir, dokumen addendum itu tidak pernah ada, justru yang ada hanya dokumen kontrak lama, yang berakhir Desember 2016.

Pihaknya mensinyalir, tidak adanya dokumen addendum itu, karena permohonan perpanjangan tersebut, ditolak RSUD.

“Permohonan addendum bisa saja ada, tapi kan bisa diterima atau ditolak, bergantung hasil kajian, hasil evaluasi tim. Dan faktanya, sampai sekarang dokumen addendum tidak pernah ada, yang ada sekarang hanya dokumen kontrak lama yang berakhir Desember 2016. Pemahaman saya, jika memang ada permohonan addendum, tapi kemudian sampai berakhirnya masa kontrak belum juga ada dokumen addendumnya, berarti permohonan tersebut ditolak,” jelasnya.

Menanggapi informasi jika terganggunya proyek IBS hingga menjadi temuan BPK itu, akibat persoalan administrasi pergantian kepemimpinan PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan) atau rotasi pejabat yang dilakukan Bupati Imas Aryumningsih, Herdi menyebut, rotasi pejabat baru terjadi di 2017.

“Kalau alasannya rotasi dan mutasi pejabat, setahu saya, itu terjadi di tahun 2017, setelah berakhirnya masa perjanjian kontrak. Sementara kan kalau addendum itu hanya bisa dilakukan pada masa kontrak sebelum kontrak berakhir. Kalau kontraknya sudah berakhir, tidak ada itu addendum,” tegas Herdi.

Salahkan Pemkab, Kontraktor Klaim Jadi Korban ‘Politik’ Bupati Imas Aryumningsih

Sementara itu, manajemen PT Karya Bangun Mandiri Persada (KBMP) selaku kontraktor yang mengerjakan proyek pembangunan gedung IBS RSUD, juga menanggapi proyek yang menjadi temuan BPK tersebut.

Direktur Utama (Dirut) PT KBMP, Fabian Suherman, mengaku, sudah melayangkan surat kepada pemkab, dalam hal ini Bupati Imas Aryumningsih dan Pengguna Anggaran serta PPK RSUD, melalui kuasa hukumnya ihwal kelanjutan proyek tersebut. Bahkan, Fabian menuding, kesalahan ada di pihak pemkab.

“Letak kesalahannya sampai saat ini kami digantung pihak Pemkab Subang. Pak Sekda undang kami dong KBMP biar bisa kita terangkan dengan jelas dan transparan biar tidak ada yang saling disalahkan,” kata Fabian, dalam postingan komentar di akun FB-nya, Selasa malam (28/11/2017).

Dia juga menyebut, jika perusahaannya belum full menerima pembayaran atas proyek yang dikerjakannya.

“Bahasa bukan temuan denda keterlambatan karna asumsi BPK kami diperpanjang waktu tp sampai saat ini kekurangan pembayaran kami belum diterima,” ucapnya.

Bahkan, pihaknya merasa dijadikan ‘korban politik’ oleh elit pejabat Pemkab Subang.

“Mohon maaf pak sekda dan bupati subang kami kontraktor bukan org politik kami tidak mau dijadikan sebagai korban dalam ranah politik subang. Kami bekerja sesuai aturan dan undang2 yang berlaku,” pungkas Fabian dalam akun FB-nya.

Sebelumnya diberitakan, diduga bermasalah, pembangunan gedung Instalasi Bedah Sentral (IBS) di kompleks RSUD Kelas B Subang, menjadi temuan BPK RI. Proyek senilai Rp8,328 miliar yang dilaksanakan oleh kontraktor PT KBMP ini, dibiayai APBD Tahun Anggaran 2016.

Pelaksanaan proyek itu disebut tidak jelas penyelesaiannya, sehingga kontraktor dikenakan denda keterlambatan minimal sebesar Rp400 juta. Namun, pihak Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) proyek tersebut, dikabarkan belum juga menagih denda keterlambatan itu. Hal ini dibenarkan Sekretaris Daerah (Sekda) Subang, HM Abdurakhman.

(Usep)

BERBAGI

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here