Beranda Daerah Satpol PP Subang Segel TOKMA Pagaden

Satpol PP Subang Segel TOKMA Pagaden

11450
BERBAGI

Jabarpress.com, Subang-Dinas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Subang, dibantu aparat TNI, Polri dan Dinas Perhubungan (Dishub), akhirnya menutup secara resmi operasional toko modern TOKMA, yang berlokasi di jalan raya Pagaden-Subang, Desa Sukamulya Kecamatan Pagaden.
Penutupan yang berlangsung Kamis pagi (30/3/2017) sekitar pukul 08.30 WIB tersebut, berlangsung lancar, tanpa perlawanan, dan dilakukan saat para karyawan toko sedang apel pagi.

“Kami hanya bantu pengamanan saja. Penutupan dilakukan oleh Satpol PP tadi pagi pukul 08.30 WIB, berlangsung kondusif, enggak ada perlawanan,”ujar Kapolsek Pagaden, Kompol Sirat Harsono, didampingi Danramil Pagaden, Kapten Arm M Saprudin.

Plt Kepala Dinas Satpol PP, Yosef Pramastony, melalui Kabid Penegak Perda, Dede Barjon, mengaku, sudah melayangkan tiga kali surat teguran kepada pengelola TOKMA, agar menutup toko mereka. Karena belum mengantongi izin.

“Tapi (teguran ini) enggak digubris. Makanya kami tutup, kami segel sementara,”tegas Dede.

Dia menyebut, penyegelan toko yang bernaung di bawah PT Panca Tokma Lestari ini, berlaku hingga pengusaha mengantongi perizinan, sesuai ketentuan Perda Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penataan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Swalayan.

Selain TOKMA Pagaden, aparat penegak perda ini, juga menyegel pembangunan TOKMA di Desa Rancasari Kecamatan Pamanukan, karena belum mengantongi izin.

Hingga kini, belum ada tanggapan resmi dari pihak pengelola TOKMA, ihwal penutupan toko mereka. Namun sebelumnya, perwakilan PT Panca Tokma Lestari, Asep Surya, menegaskan, perusahaan ritel yang berkantor pusat di Bandung ini, sudah mengantongi sejumlah perizinan yang diperlukan.

“Perizinan sudah ada, mulai dari izin lingkungan, pemerintah desa dan kecamatan. Kami juga berkoordinasi baik dengan unsur-unsur muspika lainnya,”ujar Asep kepada Jabarpress.com, Rabu (15/3/2017).

Kendati begitu, pihaknya mengakui, jika izin dari Badan Penanaman Modal dan Perizinan (BPMP) Subang, belum keluar. Padahal, pengajuan izin tersebut sudah disampaikannya sejak lama, ketika pimpinan BPMP dijabat pejabat lama.

Namun menurut dia, saat itu pihak BPMP menolak mengeluarkan izin, dengan dalih, kuota (jumlah) toko modern dibatasi hanya 150 buah sesuai perda.

“Menurut mereka (BPMP), kuotanya sudah penuh. Kami beberapa kali memohon perizinan, berkas pengajuannya pun sudah masuk, tapi enggak dikasih ruang, ‘pintunya’ ditutup. Kata mereka (BPMP), kuotanya cuma 150 buah,”ucapnya.

Karena itu, pihaknya keberatan jika dituding tidak mematuhi ketentuan yang berlaku, atau tidak menempuh prosedur perizinan.

“Kami sudah berupaya menempuh perizinan sesuai prosedur, kami taat aturan. Enggak bener jika ada yang menuduh kami enggak patuh aturan. Bahkan, saat inipun, upaya untuk memeroleh kelengkapan dokumen, terus kami lakukan, seperti mengajukan UPL/UKL ke Dinas Lingkungan Hidup,”jelasnya.

Red

BERBAGI